Maritim Indonesia – Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) menyelenggarakan acara Silaturahmi dan Sarasehan dengan tema “Kemandirian Industri Perkapalan Nasional Guna Menyongsong Indonesia Emas 2045” di Ballroom Ali Sadikin, kantor pusat Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Jakarta, pada Selasa (29/4).
Dalam sambutannya, Ketua Umum IPERINDO Anita Puji Utami menekankan pentingnya membangun kemandirian sektor perkapalan nasional sebagai salah satu pilar utama menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Menurutnya, industri galangan kapal dan sarana lepas pantai Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap kedaulatan maritim dan pertumbuhan ekonomi nasional, asalkan didukung dengan kebijakan yang tepat serta sinergi antara pelaku industri, pemerintah, dan BUMN.
“Ini bukan sekadar cita-cita, tetapi keniscayaan. Industri perkapalan harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, baik dalam pemenuhan kebutuhan kapal niaga, kapal patroli, maupun sarana penunjang sektor energi,” ujar Anita di hadapan para pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah, BUMN, dan asosiasi industri maritim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Umum IPERINDO juga menegaskan komitmen asosiasi dalam mendorong kemandirian industri maritim nasional melalui sinergi lintas sektor. Hal ini telah disampaikan dalam berbagai pertemuan strategis, termasuk forum bisnis dengan BUMN dan kementerian teknis.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kunci penguatan industri galangan kapal nasional adalah kolaborasi konkret antara pemerintah, BUMN, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Anita.
IPERINDO, yang beranggotakan lebih dari 100 perusahaan galangan kapal dan industri pendukung, aktif menyuarakan pentingnya keberpihakan terhadap produk dalam negeri. Anita menekankan bahwa regulasi yang ada sudah cukup memadai, namun implementasi dan pengawasan masih menjadi tantangan utama.
Menurutnya, salah satu agenda prioritas IPERINDO adalah mendorong percepatan realisasi penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dalam proyek-proyek pemerintah dan BUMN. Dalam praktiknya, IPERINDO kerap menemukan bahwa banyak proyek strategis nasional masih mengandalkan impor, padahal industri galangan kapal domestik mampu memproduksi berbagai jenis kapal sesuai kebutuhan.
“Kami ingin industri dalam negeri diberi kesempatan. Tidak hanya kapal baru, tetapi juga retrofit dan pemeliharaan. Semua bisa kami kerjakan jika ada kepastian dan keberpihakan,” kata Anita.
Selain itu, lanjutnya, IPERINDO juga terus mendorong pembiayaan yang ramah industri, termasuk skema leasing atau kredit ekspor yang memudahkan perusahaan galangan kapal. Anita berharap lembaga keuangan nasional lebih berani memberikan dukungan kepada sektor ini, mengingat potensi besar industri maritim bagi perekonomian nasional.
Lebih jauh, IPERINDO juga tengah mempersiapkan sejumlah inisiatif untuk mendukung pengembangan SDM maritim, termasuk kerja sama dengan perguruan tinggi, pelatihan teknis, serta program sertifikasi. Hal ini dinilai penting agar industri nasional tidak hanya mandiri secara teknologi, tetapi juga kompetitif secara global.
“Dengan semangat kolaborasi dan tekad kuat, IPERINDO berharap Indonesia mampu menjadi pemain utama di kawasan dalam industri perkapalan dan maritim, sekaligus memperkuat kedaulatan laut Nusantara,” ujar Anita.
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran direksi BKI, PT PAL Indonesia, PT Industri Kapal Indonesia (IKI), Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan (ABUPI) serta para pelaku industri kemaritiman dari berbagai daerah.
Diskusi dalam sarasehan menggarisbawahi pentingnya regulasi yang mendukung penggunaan produk dalam negeri, pendanaan yang kompetitif, serta penguatan SDM dan teknologi perkapalan nasional.
“Semoga forum ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi strategis guna mewujudkan kemandirian industri perkapalan nasional sebagai bagian dari strategi besar menuju Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia pada 2045,” pungkas Anita. (ire djafar)
