Maritim Indonesia – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Bengkulu terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelancaran layanan kepelabuhanan. Pada Jumat (23/5), Pelindo Bengkulu bersama sejumlah pihak terkait menggelar pertemuan penting guna membahas kegiatan operasional pengerukan alur pelayaran Pulau Baai. Pertemuan ini menjadi langkah krusial menyongsong operasional dua kapal keruk yang telah tiba di lokasi, yakni CSD Costa Fortuna 3 dan AB Costa Fortuna 5.
“Pembahasan ini dilakukan agar kegiatan pengerukan alur pelayaran Pulau Baai berlangsung sesuai secara teknis dan ketentuan regulasi,” ujar General Manager Pelindo Regional 2 Bengkulu, Capt. S. Joko saat ditemui di kantornya, Jumat (23/5).
Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait, antara lain Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bengkulu, Dinas Perhubungan Bengkulu, Distrik Navigasi Teluk Bayur, PT Pengerukan Indonesia (Rukindo), dan DPC INSA Bengkulu. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk memastikan pengerukan berlangsung lancar dan tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasil dari pertemuan menetapkan bahwa kegiatan pengerukan akan dimulai pada awal bulan Juni. Pengerukan akan dilakukan di alur pelayaran sepanjang 2,3 kilometer dan lebar 400 meter, dengan lebar lintasan kapal pada alur mencapai 60 meter. Saat ini, persiapan teknis telah dilakukan, termasuk pemasangan pipa sebagai instalasi pembuangan material keruk di perairan alur pelayaran.
Disampaikan juga, kapal CSD Costa Fortuna 3 akan memulai pengerukan dari bagian luar alur. Kapal ini akan mengangkat endapan pasir penyebab pendangkalan, dan material yang dikeruk akan disalurkan melalui instalasi pipa menuju kawasan pembuangan.
Kepala Kantor KSOP Pulau Baai, Petrus Christanto Maturbongs, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan ini. Ia menjelaskan bahwa pengerukan akan dilakukan dalam dua tahap.
“Tahap pertama dilakukan untuk kedalaman sampai 4 meter, sehingga kapal-kapal yang tertahan di dalam pelabuhan bisa keluar. Selanjutnya pada tahap kedua, akan dilakukan pada kedalaman lebih dari 4 meter sampai 6 meter di bawah permukaan laut, sehingga kapal-kapal bisa keluar masuk pelabuhan,” jelasnya.
“Atas kegiatan pengerukan ini, diharapkan Juni minggu ketiga kapal-kapal yang tertahan di pelabuhan sudah bisa keluar,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPC INSA Bengkulu, Rela Sumadiyana, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Pelindo Cabang Bengkulu.
“Diharapkan kapal keruk yang sudah datang bisa beroperasi secara maksimal,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengerukan bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan memerlukan banyak persiapan dan pemenuhan persyaratan.
“Masalah alur sudah biasa dari tahun ke tahun diketahui, seperti sedimentasi. Ke depannya antisipasi pendangkalan pada alur pelayaran membutuhkan perhatian dengan baik, sehingga masalah kedangkalan seperti yang terjadi saat ini tidak terulang lagi,” tegasnya.
Seperti diketahui, kondisi alur pelayaran Pulau Baai yang semakin dangkal sejak akhir tahun 2024 telah menimbulkan dampak serius. Kedalaman yang semula berada di kisaran 3–4 meter di bawah permukaan laut terus menurun, hingga akhirnya pada 27 Maret 2025, alur pelayaran benar-benar tak bisa dilintasi kapal niaga.
Bahkan, terdapat bagian alur yang sudah terlihat pasir atau berada 1–2 meter di atas permukaan air. Akibatnya, 16 kapal tertahan di dalam pelabuhan. Salah satu dampak paling terasa adalah terhambatnya akses masyarakat Pulau Enggano yang selama ini mengandalkan kapal penyeberangan Pulau Telo untuk menjangkau Pelabuhan Baai.
Demi mengatasi hal ini, Pelindo Regional 2 Bengkulu mengambil langkah cepat dengan menggandeng PT SPU, perusahaan pengerukan lokal, untuk membuka alur sementara agar kapal Pulau Telo dapat keluar pelabuhan.
Berbuah hasil, pada 14 April lalu kapal penyeberangan berhasil keluar dari pelabuhan. Namun untuk sementara, kapal Pulau Telo tidak sandar di dalam dermaga, melainkan di luar alur. Masyarakat Enggano tetap dilayani oleh kapal-kapal pendukung seperti kapal pandu pelabuhan, kapal KPLP, kapal Bakamla, kapal SAR, hingga kapal TNI AL.
“Kegiatan itu yang membuat masyarakat Pulau Enggano tidak terisolasi, karena bisa dilayani ke Bengkulu dalam memenuhi kegiatannya maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari ke Bengkulu,” jelas Capt. Joko.
Lebih jauh dijelaskan, pendangkalan alur pelayaran Pulau Baai bukan terjadi tanpa sebab. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada kegiatan pengerukan di wilayah ini. Padahal, sesuai Pasal 83 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan, bertanggung jawab menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan.
Pada kondisi tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dalam bentuk perjanjian konsesi. Berdasarkan ketentuan ini, pada April lalu Kementerian Perhubungan memberikan kewenangan kepada Pelindo Regional 2 Bengkulu untuk melaksanakan pengerukan.
Namun begitu, lanjut Capt. Joko, kewenangan tersebut bukan berarti bisa langsung dijalankan.
“Ada sejumlah persyaratan, baik teknis maupun regulasi yang harus disiapkan. Jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi bukan hasil positif yang akan dicapai, melainkan kontraproduktif,” jelas Capt. Joko.
Karena itulah, lanjutnya, sejak penetapan kewenangan pengerukan diberikan, pihak Pelindo telah menggelar diskusi intensif dengan para pemangku kepentingan guna memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
Kondisi ini berdampak pada ekonomi dan harapan ke depan semua pihak. Pelabuhan tidak menerima kapal besar dan kapasitas muatan menurun. Operator pelayaran pun kesulitan mengoperasikan kapal ke pelabuhan Pulau Baai. Pihak KSOP juga terdampak karena potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurun drastis. Di sisi lain, roda ekonomi daerah ikut melambat akibat keterbatasan arus logistik.
Dengan dimulainya pengerukan alur pelayaran Pulau Baai, harapan besar mengemuka, agar konektivitas laut kembali normal, aktivitas pelabuhan pulih, dan denyut ekonomi Bengkulu kembali berdetak kencang. Pengerukan ini bukan hanya upaya teknis, tetapi juga simbol pemulihan aktivitas maritim yang strategis untuk wilayah barat Sumatera. (ire djafar)
