Maritim Indonesia – PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM) sebagai salah satu subholding dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero), yang bergerak di bidang Marine, Equipment, Port Services, Dredging dan Shipyard (MEPS) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Peningkatan Keselamatan Pemanduan melewati jembatan di Perairan Wajib Pandu (PWP).
FGD yang dilaksanakan di Kota Surabaya ini bertujuan untuk membahas upaya sinergi antar entitas yang akan dilakukan untuk meningkatkan keselamatan di area PWP yang meliputi 9 (sembilan) perairan khususnya di wilayah jembatan dengan kegiatan pelayanan pemanduan yaitu Pekanbaru, Tembilahan, Palembang, Pontianak, Pangkal Balam, Jambi, Banjarmasin, Tanjung Redeb dan Samarinda.
Diskusi yang berlangsung belum lama ini, Jumat tanggal 23 Mei 2025, digelar secara hybrid, dengan dihadiri berbagai pihak yang terlibat untuk pelaksanaan pelayanan pemanduan, antara lain wakil dari Kementerian Perhubungan (Direktur Jendral perhubungan Laut, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta Kepala KSOP wilayah PWP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara dari Pelindo Grup turut hadir Direktur Pengelola PT Pelindo (Persero), Grup Head Pelayanan Kapal PT Pelindo (Persero), Para General Manager Regional yang membawahi wilayah PWP, Direktur Operasi dan Teknik SPJM, SVP Operasi Kapal SPJM, dan para pandu yang bertugas di wilayah PWP.
“Pelaksanaan diskusi ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan pemanduan diantaranya penyesuaian Prosedur Tetap di wilayah kegiatan pemanduan pengolongan jembatan, termasuk diantaranya draft air, ketinggian muatan, arus/pasang surut,” ujar Tubagus Patrick Tribudi Iskandar, SVP Sekretaris Perusahaan SPJM dalam keterangannya, Senin (2/6).
Selain itu juga, lanjut Patrick, akan dilakukan pemetaan potensi daerah rawan pada alur pelayaran sehingga dapat dilakukan upaya mitigasi risiko yang lebih komprehensif.
“Dengan adanya kolaborasi antar instansi melalui FGD ini diharapkan masing-masing pihak dapat mengevaluasi pelayanan sesuai peranan masing-masing serta membuka ruang untuk mendiskusikan secara terbuka dan kolaboratif upaya-upaya perbaikan dan optimalisasi yang dapat ditindaklanjuti guna peningkatan keselamatan dan ketepatan pelayanan kapal yang beraktivitas khususnya pada wilayah PWP yang memiliki kegiatan di kolong jembatan”, pungkas Tubagus Patrick. (ire djafar)
