Maritim Indonesia — Indonesia Women in Transportation & Logistics (IWTL) melalui Divisi Hukum menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertema “Surat Cinta dari Pajak?! – Ngobrol Santai Tapi Kena!” pada hari Kamis, 13 November 2025 lalu, di Rumah Putih Restaurant, Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya IWTL dalam meningkatkan literasi, kesadaran, dan kepatuhan perpajakan di sektor transportasi dan logistik.
FGD dihadiri oleh lebih dari 50 peserta yang terdiri dari pemilik perusahaan logistik, jajaran direksi, manajer keuangan, staf perpajakan, konsultan hukum, serta masyarakat umum. Acara menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI, Purnabhakti Hakim Pengadilan Pajak, Purnabhakti Hakim Agung Mahkamah Agung RI – Kamar Pajak, serta perwakilan WIYARTA Group sebagai sponsor utama.
Ketua Pelaksana sekaligus Kepala Divisi Hukum IWTL, Heny Eka Puspita, BBA (Hons), SH., MH., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kesiapan dan pemahaman pelaku usaha dalam merespons surat-surat dari otoritas pajak secara tepat dan proporsional.
Menurut Heny, surat dari fiskus seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan kesempatan bagi perusahaan untuk menata administrasi, memperbaiki kepatuhan, dan memastikan tata kelola perpajakan berjalan sesuai ketentuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Surat dari otoritas pajak bukanlah momok yang perlu ditakuti. Ini momentum bagi perusahaan untuk memperbaiki administrasi, memahami hak dan kewajiban, serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan fiskus,” ujar Heny.
Acara dibuka oleh Wakil Ketua IWTL, Susilawati, yang menegaskan bahwa pemahaman yang memadai mengenai perpajakan merupakan bagian penting dari tata kelola usaha yang sehat. Ia menyampaikan bahwa pajak memegang peranan strategis dalam pembangunan nasional.
“Pajak bukan hanya kewajiban administratif, melainkan wujud kontribusi warga negara terhadap pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur,” jelasnya.
Ketua Umum IWTL, RR. Susana Riana Sari, S.E., menambahkan bahwa FGD ini merupakan langkah konkret IWTL dalam memperkuat literasi perpajakan di kalangan pelaku logistik dan perempuan profesional di sektor transportasi.
Menurutnya, kepatuhan pajak tidak hanya terkait angka dan administrasi, tetapi juga merupakan bagian dari integritas dan tanggung jawab sosial.
Dalam diskusi, para narasumber memaparkan sejumlah isu strategis yang kerap dihadapi pelaku usaha, antara lain:
– Penanganan dan respon yang tepat terhadap surat teguran pajak;
– Strategi menghadapi PPN pada sektor logistik;
– Pencegahan risiko hukum fiskal melalui sistem pelaporan keuangan terintegrasi;
– Studi kasus terkait selisih DPP Bruto antara PPh 23 dan PPN;
– Teknik komunikasi profesional saat pemeriksaan pajak.
Para ahli menekankan perlunya kepatuhan pajak yang proaktif, peningkatan kualitas pelaporan, serta pemanfaatan sistem digital untuk meminimalkan kesalahan administrasi.
FGD ini juga menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi antara pelaku usaha dan otoritas pajak. Heny menegaskan pentingnya ruang dialog yang terbuka sehingga implementasi kebijakan fiskal dapat berjalan lebih proporsional dan berkeadilan. Selain itu, kegiatan ini mendapat dukungan dari Wiyarta Group, yang berkomitmen mendukung pelaku usaha melalui solusi hukum, teknologi, dan sistem perpajakan yang terintegrasi.
Sebagai informasi, Indonesia Women in Transportation & Logistics (IWTL) merupakan organisasi perempuan profesional yang bergerak di sektor transportasi dan logistik. IWTL fokus pada peningkatan kapasitas SDM, literasi hukum, serta penguatan kolaborasi lintas sektor melalui FGD, pelatihan, dan forum bisnis. Organisasi ini berkomitmen mendukung perempuan dalam mewujudkan tata kelola transportasi dan logistik yang berdaya saing, berintegritas, dan berkelanjutan. (ire djafar)
