Dirjen Hubla Tinjau Operasional Pelabuhan Yos Sudarso Merauke

Maritim Indonesia – Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Anto Julianto, meninjau langsung kondisi operasional Pelabuhan Yos Sudarso Merauke, Papua Selatan, Selasa (21/4), baru-baru ini. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan infrastruktur pelabuhan di tengah meningkatnya arus logistik.

Dalam kunjungan tersebut, Anto menyoroti tingginya potensi komoditas di Merauke, seperti gula, beras, dan jagung, yang perlu diimbangi dengan sistem distribusi dan infrastruktur yang memadai.

“Saya pikir banyak masukan dan informasi yang diberikan. Potensi komoditas di Merauke menjadi perhatian, terutama bagaimana mobilitas dan distribusi barang bisa difasilitasi dengan lebih optimal,” ujarnya.

Ia menegaskan, penguatan infrastruktur dan sistem logistik di wilayah Papua Selatan menjadi bagian penting dalam mendorong efisiensi logistik nasional serta memperkuat konektivitas maritim.

Berdasarkan peninjauan di lapangan, aktivitas bongkar muat di pelabuhan menunjukkan tren peningkatan signifikan. Yard Occupancy Ratio (YOR) tercatat mencapai sekitar 90 persen, yang mengindikasikan kondisi lapangan penumpukan petikemas berada dalam kategori padat. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan kapasitas serta meningkatnya waktu tunggu kapal.

Terminal Head TPK Merauke, Muhammad Rasul Irmadani, mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah pengembangan untuk mengatasi kepadatan tersebut.

“Seluruh rencana pengembangan yang kami lakukan mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang saat ini masih dalam proses, sehingga tetap berada dalam koridor perencanaan jangka panjang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kepadatan juga dipengaruhi oleh aktivitas stuffing dan stripping yang masih dilakukan di dalam terminal serta belum optimalnya arus keluar kontainer dari pelabuhan.

Sebagai solusi, Pelindo merencanakan pembangunan depo petikemas di luar area pelabuhan yang akan difungsikan sebagai buffer yard untuk mengurangi kepadatan di dalam terminal. Lokasi depo direncanakan berada sekitar 500 meter dari pelabuhan, namun masih memerlukan dukungan pemerintah daerah, khususnya terkait akses jalan.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, operator pelabuhan, dan pemerintah daerah dalam mempercepat pengembangan infrastruktur pendukung logistik di Merauke. (ire djafar)