Maritim Indonesia – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubat Kemenhub) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Grand Design Pembangunan dan Pengembangan Arterial Transport Management System (AtMS) di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Senin (23/9).
Acara ini menjadi bagian dari upaya Kemenhub dalam mendorong Digital Collaborative Governance guna meningkatkan kinerja jaringan jalan nasional melalui sistem informasi yang lebih terintegrasi dan efisien.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin, menekankan pentingnya penerapan AtMS sebagai bentuk transformasi digital di sektor transportasi darat. Menurutnya, sistem ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih inklusif, transparan, responsif, dan adaptif terhadap perubahan, sekaligus meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mari kita bersama-sama mewujudkan AtMS dengan fokus, tulus, dan ikhlas. Sistem ini diharapkan dapat memberikan layanan digital yang bermanfaat bagi masyarakat, operator, dan pelaku usaha angkutan jalan,” ujar Risyapudin saat membuka FGD.
AtMS dirancang untuk menjadi solusi terintegrasi dalam pengelolaan transportasi darat, meliputi jaringan jalan nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. Sistem ini bertujuan untuk mendigitalisasi proses rekayasa lalu lintas, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Transformasi Digital di Bidang Transportasi
Risyapudin juga menggarisbawahi pentingnya transformasi digital sebagai upaya meningkatkan efisiensi operasional serta mempercepat aktivitas masyarakat. Transformasi digital, katanya, merupakan langkah penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang ekonomis, efektif, efisien, serta berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Dengan 27.000 aplikasi yang tersebar di berbagai instansi pemerintahan, integrasi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, kami di Ditjen Perhubungan Darat juga berupaya mengintegrasikan sistem dan data transportasi darat melalui Digital Collaborative Governance,” jelasnya.
Melalui kolaborasi ini, Ditjen Perhubungan Darat akan melakukan integrasi data dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor transportasi, termasuk operator jalan tol dan non-tol, guna mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Dengan sistem AtMS, data lalu lintas yang dihasilkan akan memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja jaringan jalan, yang nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan rekayasa lalu lintas.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
FGD ini menghadirkan sejumlah pembicara dan narasumber, di antaranya Kasubdit Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan Wayan Deddy Wedga Setyanto, Rudi Irawan, Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas Kemenko Marves, serta perwakilan dari Korlantas Polri, Kementerian PUPR, dan instansi terkait lainnya. Diskusi ini membahas berbagai aspek pengembangan AtMS serta bagaimana integrasi digital dapat memperkuat tata kelola transportasi darat di Indonesia.
Dalam kesempatan ini, turut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proof of Concept Peningkatan Sistem Informasi antara Direktorat Lalu Lintas dan beberapa perusahaan teknologi, seperti PT Manunggaling Rizky Karyatama Teknics dan PT Jaring Solusi Aplikasi. Selain itu, ditandatangani juga perjanjian kerjasama integrasi data dengan sejumlah operator jalan tol, termasuk PT Jasa Marga, PT Jasa Marga Transjawa Tol, PT Marga Mandalasakti (MMS), dan PT Lintas Marga Sedaya (LMS).
“Kerjasama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kemitraan lintas sektor yang kuat melalui Digital Collaborative Governance, untuk memastikan kelancaran, keselamatan, dan efisiensi lalu lintas di jalan tol maupun non-tol,” kata Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani.
Dukungan untuk Kinerja Jaringan Jalan Nasional
Melalui FGD ini, Kemenhub berharap dapat menyusun Grand Design Pembangunan dan Pengembangan AtMS yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan transportasi darat nasional. Sistem ini akan memberikan data real-time tentang kinerja lalu lintas yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, terutama terkait rekayasa lalu lintas dan peningkatan keselamatan jalan.
“Kami berharap inisiatif ini dapat memperkuat kemitraan lintas sektor, baik di jalan tol maupun non-tol, sehingga tercipta lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Ahmad Yani.
Kegiatan FGD ini diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh lebih dari 50 peserta dari berbagai instansi terkait, termasuk perwakilan dari Korlantas Polri, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, serta pejabat tinggi Kementerian Perhubungan. Mereka semua sepakat bahwa digitalisasi dan integrasi sistem adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas transportasi darat di Indonesia.
Dengan adanya Grand Design AtMS, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan transportasi darat secara signifikan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui teknologi digital yang terintegrasi. (ire djafar)
