Maritim Indonesia – Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema penting “Peran BUP dan Tersus/TUKS dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Hotel Morazen, Surabaya, Kamis (10/10).
Acara ini merupakan pembuka dari rangkaian ABUPI Roadshow 2024 yang akan berlangsung di tiga kota besar, yaitu Surabaya, Samarinda, dan Makassar.
Hadir dalam FGD ini para pemangku kepentingan di sektor maritim, termasuk penyelenggara pelabuhan, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan berbagai asosiasi di bidang maritim. Diskusi menghasilkan kesepakatan bahwa sinergi dan kolaborasi antara Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Terminal Khusus (Tersus)/Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), serta pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memaksimalkan peran sektor maritim dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala KSOP Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun, S.T., M.T., menekankan pentingnya peran pelabuhan dalam mendukung distribusi logistik nasional. Sementara Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Ir. Mohammad Yasin, M.SI., menguraikan strategi pembangunan daerah melalui pengelolaan pelabuhan.
Wakil Ketua INSA Jawa Timur, Dwi Agus Wahyono, membahas peran pelaku usaha pelayaran dalam meningkatkan daya saing maritim, dan Ketua DPW ALFI Jawa Timur, Sebastian Wibisono, menekankan pentingnya efisiensi dalam rantai logistik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Achmad Baroto dari Kadin Jatim juga memberikan pemaparan tentang pentingnya peran dunia usaha dalam memperkuat ekosistem pelabuhan. Sebagai narasumber terakhir, Kody Lamahayu Fredy dari APBMI menyampaikan perlunya penguatan kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan bongkar muat di pelabuhan.
Yang menarik dalam diskusi ini adalah munculnya harapan dari pemerintah daerah terkait kontribusi pelabuhan, Tersus, dan TUKS terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun diakui bahwa keberadaan pelabuhan, Tersus, dan TUKS berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan, harapan ini tetap menjadi perhatian.
Menanggapi hal tersebut, Agustinus Maun menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola pelabuhan milik kementerian.
“Namun, dalam beberapa aspek, pemerintah daerah belum siap, terutama dalam hal anggaran dan sumber daya manusia,” jelas Agustinus.
Ketua Umum ABUPI, Aulia Febrial Fatwa, menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antara lembaga pemerintah dan swasta sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem maritim yang efisien dan berdaya saing global.
“Kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola aset pusat, seperti pelabuhan yang diserahkan, merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, terutama di sektor maritim,” tutup Febrial. (ire djafar)
