Maritim Indonesia – Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok menyelenggarakan kegiatan Rapat Sosialisasi dan Audiensi Terkait Sistem Pelaporan Kapal di Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi pelayaran di perairan Indonesia, sejalan dengan amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan Indonesia.
Dalam sambutannya, Direktur Kenavigasian, Budi Mantoro menegaskan pentingnya sistem pelaporan kapal sebagai salah satu langkah strategis dalam memantau aktivitas pelayaran di wilayah perairan Indonesia yang memiliki tingkat lalu lintas tinggi.
“Sistem pelaporan kapal yang terintegrasi adalah kunci untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi pelayaran. Kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik di sektor maritim Indonesia,” ungkap Budi Mantoro.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok, Mugen S, Sartoto menambahkan bahwa melalui panduan yang tertuang dalam Berita Pelaut Indonesia (BPI), setiap kapal yang melintasi wilayah tertentu wajib melapor pada Vessel Traffic Service (VTS) sesuai dengan Reporting Point yang telah ditetapkan, termasuk di area VTS Tanjung Priok, Merak, Panjang, dan Cirebon.
“Dengan adanya panduan yang jelas melalui Berita Pelaut Indonesia (BPI), kami berharap semua pihak dapat memahami pentingnya pelaporan kapal demi mendukung keamanan dan kelancaran lalu lintas pelayaran, terutama di wilayah perairan strategis,” jelas Mugen.
Dalam kegiatan tersebut, para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk Kementerian/Lembaga, asosiasi pelayaran seperti INSA JAYA dan ISAA, serta pengguna jasa pelayaran, diundang untuk memperkuat sinergi dan soliditas dalam mendukung implementasi sistem pelaporan kapal yang efektif.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan, agar pelaksanaan sistem pelaporan kapal tidak hanya optimal, tetapi juga bermanfaat bagi keselamatan pelayaran di seluruh wilayah Indonesia,” tambah Mugen.
Sebagai informasi, Acara ini dihadiri oleh 138 peserta, baik daring maupun luring, yang terdiri dari pejabat pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut, perusahaan pelayaran, badan usaha pelabuhan, hingga asosiasi pengguna jasa pelayaran. Para narasumber yang kompeten di bidangnya juga turut berbagi materi yang relevan, yaitu dari Direkorat Kenavigasian, Pusat Hidro – Oceanografi TNI AL, termasuk teknis pelaporan kapal di wilayah kerja Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok yang disampaikan oleh perwakilan Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok.
Komitmen Menuju Kenavigasian Modern
Dengan 23 unit instalasi VTS yang tersebar di 25 distrik navigasi di seluruh Indonesia, Kementerian Perhubungan optimis bahwa sistem pelaporan kapal dapat berjalan maksimal. Namun demikian, peningkatan kapasitas dan kolaborasi lintas sektor tetap menjadi prioritas demi optimalisasi implementasi sistem pelaporan kapal yang modern, efektif, dan efisien.
“Teknologi seperti AIS dan LRIT bukan hanya alat, tetapi juga solusi untuk menghadirkan data yang akurat dan real-time, sehingga mampu mengurangi risiko kecelakaan laut secara signifikan,” tegas Budi Mantoro.
Melalui kegiatan ini, Kementerian Perhubungan menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendukung pengembangan kenavigasian Indonesia demi tercapainya keamanan, keselamatan, dan efisiensi pelayaran di perairan nasional.
Acara ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kementerian/Lembaga, stakeholder, dan pengguna jasa pelayaran, demi peningkatan kepatuhan, keamanan, dan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan agar pelaksanaan sistem pelaporan kapal tidak hanya optimal, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pengguna jasa pelayaran,” tutup Mugen. (fa)
idj / idj
