Maritim Indonesia — Langkah strategis menuju pengawasan dan tata kelola kegiatan bongkar muat pelabuhan yang lebih modern dan terintegrasi resmi digulirkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Program Sistem Terintegrasi Pengawasan Bongkar Muat (SINTA BIMA). Acara tersebut digelar mulai pukul 09.30 WIB hingga selesai pada pukul 11.45 WIB., di lantai 9 Gedung Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Jakarta, Kamis (15/10).
Pertemuan penting ini dihadiri oleh pemangku kepentingan (stakeholders) utama maritim dan ketenagakerjaan di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Turut hadir Executive General Manager (EGM) Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputra, jajaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok, Distrik Navigasi (Disnav) Tanjung Priok, Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jakarta, Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Tanjung Priok, serta perwakilan dari berbagai unsur TKBM.
Dalam sambutannya, EGM Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputra, menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap implementasi program SINTA BIMA. Menurutnya, pihak pengelola pelabuhan akan sangat diuntungkan apabila operasional bongkar muat dapat berjalan lebih lancar, aman, selamat, dan efisien. Hal tersebut menjadi fondasi utama dalam meningkatkan daya saing Pelabuhan Tanjung Priok di tingkat nasional maupun internasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dukungan senada disampaikan oleh pihak KSOP Utama Tanjung Priok. KSOP mendorong pembentukan tim pengawasan terpadu sebagai forum resmi lintas instansi untuk pembinaan serta pengawasan operasional bongkar muat di lapangan. Keberadaan tim ini diharapkan mampu menyelaraskan aturan dan menjamin transparansi di seluruh lini operasional.
Kabid Lala KSOP Utama Tanjung Priok Wim Parulian P Hutajulu mengatakan Kantor KSOP Utama Tanjung Priok mendorong pembentukan tim pengawasan terpadu sebagai forum resmi lintas instansi untuk pembinaan serta pengawasan operasional bongkar muat di lapangan.
“Keberadaan tim ini nantinya diharapkan akan mampu menyelaraskan aturan dan menjamin transparansi di seluruh lini operasional khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok,” tegas Wim.
Sementara, Capt.Mugen S Sartoto dalam paparannya menyampaikan bahwa program ini dilaksanakan tujuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan TKBM, keselamatan kerja dan efisiensi logistik nasional, sehingga nantinya menjadikan TKBM Sejahtera, Koperasi Mandiri, dan Pelabuhan Memiliki daya saing ditingkat global.
Ditambahkan Capt.Mugen, untuk TKBM perlu dilakukan perubahan karena selama ini terkait kesejahteraan dan perlindungan pekerja belum optimal. Pembagian kerja dan upah belum sepenuhnya transparan dan di butuhkan pengawasan antar – instansi yang masih berjalan.
Sementara itu, perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk mendukung pembentukan forum lintas lembaga terkait. Pembentukan forum ini dinilai sangat krusial guna memastikan perlindungan, keselamatan kerja, serta kesejahteraan para buruh TKBM yang menjadi tulang punggung aktivitas kepelabuhanan.
Dengan adanya sinergi yang kuat antar-instansi ini, penerapan program SINTA BIMA diharapkan mampu menciptakan ekosistem Pelabuhan Tanjung Priok yang lebih efisien, aman, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. (ire djafar)
