Maritim Indonesia – Federasi Serikat Pekerja Pelabuhan dan Strategis Nasional (FSPPSN) menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan serta outlook ekonomi nasional 2026 yang digariskan pemerintah. Dukungan tersebut disertai penegasan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja pelabuhan agar tidak menjadi pihak yang dirugikan di tengah dinamika dan berbagai isu yang menyertai kebijakan ekonomi nasional.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Kopi Strategis (FOKS) yang dirangkaikan dengan Deklarasi DPC Sarbumusi Jakarta Utara serta Launching Sekolah Serikat Pekerja MTI. Forum ini menjadi ruang dialog strategis bagi pekerja pelabuhan untuk merespons perkembangan kebijakan ekonomi nasional secara terbuka dan konstruktif.
Ketua Umum FSPPSN, Farudi, menegaskan bahwa federasi siap menjadi mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam menjaga stabilitas industri pelabuhan yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Namun demikian, ia menekankan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus tetap berpihak pada perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“FSPPSN mendukung kebijakan pemerintah dalam penguatan ekonomi nasional 2026, namun kami juga menegaskan bahwa pekerja tidak boleh menjadi korban dari berbagai isu, penyesuaian, maupun dinamika kebijakan yang terjadi,” ujar Farudi.
Menurutnya, pendekatan dialogis dan hubungan industrial yang harmonis menjadi kunci agar kebijakan ekonomi nasional dapat berjalan seimbang antara kepentingan pembangunan dan perlindungan tenaga kerja. FSPPSN mendorong kemitraan yang berkeadilan antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah guna memastikan kepastian kerja, perlindungan sosial, serta peningkatan kesejahteraan pekerja pelabuhan.
“Hubungan industrial yang sehat akan menjaga stabilitas kerja, memperkuat perlindungan sosial, dan memastikan pekerja tetap terlindungi, sekaligus mendukung daya saing sektor pelabuhan nasional di tengah tantangan ekonomi ke depan,” tambahnya.
Ke depan, FSPPSN menegaskan akan terus mengawal kebijakan ekonomi nasional secara kritis dan konstruktif, agar arah pembangunan ekonomi 2026 dapat berjalan seiring dengan pemenuhan hak-hak pekerja dan keberlanjutan industri pelabuhan nasional. (ire djafar)
