Maritim Indonesia – Dalam semangat mempererat silaturahmi dan meneguhkan komitmen membangun kemandirian industri maritim nasional, Ikatan Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menggelar acara halalbihalal 1446 H/2025 M dan sarasehan bertajuk “Kemandirian Industri Perkapalan Nasional guna Menyongsong Indonesia Emas 2045”. Acara digelar di Ruang Ali Sadikin, Gedung Utama Lantai 11 PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Jakarta Utara, Selasa (29/4).
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum DPP Iperindo Anita Puji Utami beserta jajaran Pengurus DPP, DPD, anggota, serta para pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, BUMN, dan swasta.
Dalam sambutannya, Anita menegaskan pentingnya menjaga semangat membangun industri perkapalan nasional dengan visi kemandirian yang kuat dan berkelanjutan. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara unggul, mandiri, dan inklusif pada usia seabad kemerdekaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pasca terbitnya Inpres No 5 Tahun 2005, azas cabotage telah mendorong tumbuhnya pelayaran nasional. Namun sayangnya, kebijakan ini belum cukup mengantarkan industri kapal nasional menjadi mandiri. Kami masih menghadapi tantangan besar berupa tingginya impor kapal, terutama kapal bekas, dan ketergantungan pembangunan kapal pada galangan luar negeri,” ujar Anita.
Ia menekankan bahwa salah satu kunci untuk mewujudkan kemandirian adalah sinergi konkret antara pelaku usaha swasta dan BUMN dalam mendukung galangan dalam negeri.
“Kolaborasi menjadi kata kunci. Kami mengajak BUMN dan pelayaran swasta untuk mengoptimalkan kapasitas galangan nasional. Dari sisi kemampuan, kami mampu membangun hingga 1.200 unit kapal baru per tahun, dan memperbaiki hingga 36 ribu unit. Namun utilisasi kami baru sekitar 10 persen. Ini potensi besar yang belum dimanfaatkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anita juga menggarisbawahi bahwa galangan dalam negeri memiliki daya saing tinggi.
“Jangan ragukan soal harga, waktu pengiriman, dan kualitas kapal. Harga dasar pembangunan kapal baru di Indonesia sangat kompetitif, dan kualitasnya terus meningkat,” jelasnya.
Sinergi Pemerintah Dorong Daya Saing
Koordinator Industri Maritim Kementerian Perindustrian, Sungkono, mengungkapkan bahwa potensi pembangunan kapal nasional akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan, terutama dari sektor non-pemerintah yang terdorong oleh kebutuhan logistik, energi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tahun depan kebutuhan kapal diproyeksikan mencapai 2.591 unit. Tahun 2027 naik menjadi 2.672 unit, dan pada 2030 bisa tembus 3.061 unit. Ini menunjukkan bahwa pasar kapal nasional sangat prospektif,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa untuk merebut peluang ini, industri perkapalan nasional tidak bisa berjalan sendiri.
“Pemerintah mendorong penguatan struktur industri dengan kolaborasi lintas sektor. Industri galangan kapal, pelayaran, pembiayaan, dan kebijakan fiskal harus bergerak serempak. Sinergi antara swasta dan BUMN menjadi penentu daya saing,” ujar Sungkono.
Senada dengan itu, perwakilan dari Kementerian Perhubungan menyatakan dukungan penuh terhadap peningkatan peran industri galangan nasional.
“Kemenhub akan terus memperkuat regulasi yang berpihak pada industri dalam negeri. Kami mendukung agar kapal-kapal yang beroperasi di perairan nasional dibangun dan dirawat di galangan lokal. Sinergi antar instansi dan pelaku usaha sangat kami harapkan demi membangun ekosistem maritim yang kuat dan mandiri,” ujar perwakilan Kemenhub dalam sambutannya.
Dengan arah kebijakan yang jelas, komitmen kuat dari pemerintah, dan semangat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Iperindo optimistis industri perkapalan nasional dapat menjadi tulang punggung Indonesia dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045. (ire djafar)
