Maritim Indonesia — DPC Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Jaya menyoroti dua isu utama yang menghambat kelancaran logistik nasional di Pelabuhan Tanjung Priok, yakni meningkatnya kontainer longstay dan kebijakan Yard Occupancy Ratio (YOR) 65% yang dianggap perlu penyesuaian. Dalam rapat koordinasi dan evaluasi bersama sejumlah pemangku kepentingan strategis, INSA Jaya mendorong pembenahan lintas sektor guna menciptakan pelabuhan yang lebih efisien dan responsif terhadap pertumbuhan perdagangan.
Rapat yang digelar INSA Jaya ini dihadiri oleh perwakilan KSOP Tanjung Priok, Pelindo, Bea Cukai, operator terminal seperti IPC TPK, TPK Koja, JICT, serta perusahaan pelayaran dan asosiasi logistik lainnya.
INSA Jaya menilai kontainer longstay sebagai masalah lama yang kian mendesak. Selain menimbulkan bottleneck dan keterlambatan distribusi, kontainer yang terlalu lama tertahan juga berdampak pada kenaikan biaya logistik dan terganggunya jadwal kapal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah faktor yang diidentifikasi antara lain:
– Keterbatasan kapasitas penumpukan di terminal dan Bea Cukai,
– Proses perizinan dan clearance yang belum optimal,
– Barang Tidak Dikuasai (BTD) yang belum dilelang atau dimusnahkan,
– Barang rusak atau berbahaya yang memerlukan penanganan lintas instansi,
– Ketidakjelasan biaya tanggung jawab hukum yang membuat banyak pihak enggan mengambil tindakan.
Untuk itu, INSA Jaya mengusulkan langkah konkret, antara lain pembentukan tim taktis lintas instansi yang siaga 24/7, penyusunan protokol terpadu, penggunaan dana operasional darurat melalui mekanisme SKB, serta pembentukan konsorsium multi-sektor untuk efisiensi pemindahan kontainer bermasalah.
YOR 65% Perlu Penyesuaian dengan Kondisi Lapangan
Kebijakan YOR 65% yang saat ini diberlakukan dinilai membatasi pelayanan kapal secara tidak efektif. INSA Jaya menekankan pentingnya mengkaji ulang aturan ini agar tidak menimbulkan antrean kapal dan biaya tambahan.
INSA Jaya merekomendasikan agar:
– YOR dijadikan alat evaluasi internal, bukan pembatas pelayanan kapal,
– Data YOR diperbarui karena data terakhir diterbitkan pada 2016,
– Dibentuk tim evaluasi bersama lintas otoritas dan stakeholder,
– Rekomendasi resmi disampaikan kepada DPP INSA dan Dirjen Perhubungan Laut untuk penyesuaian regulasi nasional,
– Sistem digitalisasi YOR dan slot sandar real-time diterapkan untuk efisiensi perencanaan operasional.
Menurut Sekretaris DPC INSA Jaya, Mohamad Erwin Y. Zubir, solusi atas persoalan ini tidak cukup dilakukan secara sektoral.
“Kami percaya bahwa Tanjung Priok bukan hanya pelabuhan, tapi simbol kekuatan logistik nasional. Jika kita bisa mengatasi hambatan di sini, maka itu akan menjadi pondasi kuat bagi perbaikan rantai pasok Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya.
Dalam Rapat Mitigasi Kemacetan Lalu Lintas DLKP dan DLKR Pelabuhan Tanjung Priok yang digelar pada 14 Mei 2025 bersama Dishub DKI Jakarta, INSA Jaya juga menyampaikan usulan agar Pemprov DKI Jakarta melakukan kajian ulang terhadap kapasitas jalan raya di sekitar pelabuhan, serta memperketat penerapan Amdal Lalin terhadap depo peti kemas, khususnya di wilayah Cakung dan Marunda. Pasalnya, kemacetan juga dipicu oleh antrian kendaraan dari dan ke depo-depo tersebut.
Forum ini menegaskan pentingnya transformasi kebijakan, percepatan digitalisasi, serta pembentukan pola kerja lintas sektor demi mewujudkan sistem logistik nasional yang tangguh dan kompetitif. Seluruh pihak sepakat untuk berkolaborasi agar kemacetan luar biasa seperti yang terjadi pada April lalu tidak terulang kembali. (ire djafar)
