maritimindonesia.co — Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Tanjung Priok menggelar Public Expose yang dilaksanakan di Hotel Swiss Bell Kemayoran Jakarta Utara, Rabu (5/4).
Acara tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Ka OP) Tanjung Priok, Ir Subagiyo yang didampingi pejabat struktural Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.
“Melalui kegiatan ini dapat dimanfaatkan pula sebagai sarana silaturahmi, pertukaran informasi serta berbagi pengetahuan dan menyamakan persepsi dalam memberikan informasi terkait pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu guna dapat bersinergi, berkomunikasi dan berkoordinasi,” ungkap Subagiyo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam paraparannya Subagiyo menyampaikan beberapa poin terkait National Logistic Ecosystem (NLE), Indonesia National Single Window (INSW), Limbah, Tarif Kepelabuhan, dan Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2023.
“Dalam hal limbah, kami telah melakukan langkah perubahan yaitu 2018 terbit Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut, 2019 terbit Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang berisi SOP pengelolaan limbah di Pelabuhan Tanjung Priok, hingga 2022 kami telah melaksanakan Komitmen Bersama tentang rencana investigasi terpadu berbasis digitalisasi dan berwawasan lingkungan. Pada tahun ini (2023) kami tengah melakukan inovasi dengan menerapkan sistem monitoring pengendalian limbah B3 operasional pelabuhan atau darat,” paparnya.
Kedua, untuk Tarif di Pelabuhan Tanjung Priok, Kami mengacu pada Peraturan Menteri (PM) nomor 72 Tahun 2017 tentang jenis tarif kegiatan pengusahaan di pelabuhan. Ada dua jenis tarif yaitu pelayanan jasa kepelabuhanan dan tarif pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan.
“Mengenai penataan Ekosistem Logistik Nasional (NLE), kami telah melakukan beberapa inovasi layanan di antaranya Inaportnet, Single SubMission (SSm) Pengangkut dan Single Billing, Sistem Monitoring (SIMON) TKBM, Single Truck Identification Data (STID) dan Driver Identification Data (DID), serta Terminal Booking System (TBS),” ucapnya.
Pada saat ini melalui LNSW Kementerian Keuangan sedang dilakukan proses integrasi beberapa layanan antarinstansi Pemerintah di Pelabuhan Tanjung Priok. Proses integrasi ini dikoordinasikan oleh LNSW dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Melalui SSm Pengangkut, dilakukan integrasi layanan kedatangan kapal yang meliputi layanan Kantor Otoritas Pelabuhan, layanan Kantor Kesyahbandaran, layanan Kantor Bea Cukai, layanan Kantor Kesehatan Pelabuhan dan layanan Imigrasi. Posisi saat ini adalah tahap piloting untuk satu siklus dan single billing.
Terakhir, terkait Angkutan Laut Lebaran Tahun 2023 / 1444 Hijriyah, pihaknya telah melakukan persiapan dengan mengadakan rapat bersama Instansi Pemerintah dan Stakeholders terkait di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.
“Kami juga membuka Posko Angkutan Lebaran Tahun 2023 mulai 7 April 2023 sampai dengan 8 Mei 2023. Kami memprediksi jumlah penumpang pada tahun 2023 akan mengalami kenaikan 130% dari jumlah pemudik pada 2022,” lanjut Subagiyo.
Dalam Angkutan Laut Lebaran Tahun 2023 ini, pihaknya menyediakan 14 kapal laut dengan total kapasitas 16.594 orang. Armada tersebut terdiri dari sembilan kapal dari PT Pelni dan lima kapal perusahaan pelayaran swasta. Direncanakan Apel Gelar Pasukan yang akan dilaksanakan Kamis (6/4/2023) di Terminal Penumpang Nusantara Pura.
“Diharapkan segala sesuatu terkait Pelabuhan Tanjung Priok khususnya informasi pelayanan kepelabuhanan dapat tersosialisasikan dengan baik,” tutup Subagiyo. (ire djafar)
