Maritim Indonesia – Bertempat di lantai 5 Gedung Pelindo Tower, PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) selaku anak usaha dari PT Pelindo Jasa Maritim, resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakarta Utara) Kejaksaan Republik Indonesia.
Perjanjian tersebut mencakup Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah Pelindo Group, khususnya JPPI. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen JPPI dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance / GCG) sekaligus meningkatkan kepastian hukum dalam menjalankan bisnis.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama JPPI, Budi Pratomo dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Dr. Syahrul Juaksha Subuki, S.H., M.H., disaksikan oleh Wakil Direktur Utama Pelindo, Hambra dan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Oktaviandi, S.H., M.H.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara serta memperkuat komitmen JPPI dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, kami juga sepakat untuk meningkatkan kompetensi antar para pihak dengan berencana melakukan kerja sama dalam bentuk pelatihan bersama, workshop, seminar, sosialisasi, focus group discussion (FGD), dan bimbingan teknis,” ujar Direktur Utama JPPI, Budi Pratomo.
Budi menambahkan, kemitraan ini tidak hanya sebatas dukungan hukum, tetapi juga akan menjadi fondasi bagi terciptanya lingkungan bisnis yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing tinggi.
“Kami percaya bahwa dukungan dan pendampingan dari Kejari Jakarta Utara akan membuat JPPI semakin siap menghadapi tantangan hukum di tengah dinamika bisnis pelabuhan yang terus berkembang. Ini adalah langkah strategis untuk melindungi kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Dr. Syahrul Juaksha Subuki, menyampaikan apresiasi kepada Pelindo Group, khususnya JPPI, yang telah mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas dan institusi penegakan hukum yang disediakan oleh pemerintah.
“Kerja sama ini adalah bentuk sinergi positif antara institusi penegak hukum dan dunia usaha. Harapan kami, ke depan kerja sama ini dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi kedua belah pihak, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Penegakan hukum yang kuat akan menjadi pondasi pertumbuhan ekonomi yang sehat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kasi Datun Kejari Jakarta Utara, Wahyu Oktaviandi, juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
“Dengan dukungan hukum yang tepat, perusahaan dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis tanpa mengabaikan kepatuhan pada regulasi. Ini adalah bentuk kolaborasi strategis yang saling menguatkan,” jelasnya.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi contoh best practice bagi perusahaan BUMN lainnya, khususnya di sektor maritim dan logistik, dalam membangun hubungan yang produktif dengan aparat penegak hukum. Dengan semangat sinergi, JPPI dan Kejari Jakarta Utara optimistis dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan berkelanjutan. (ire djafar)
