Maritim Indonesia – Hadirnya angkutan kapal perintis di pulau-pulau terluar, terdepan dan batas negara melalui Pelabuhan Korido Kabupaten Supiori semakin memastikan dan menguatkan kehadiran negara di ujung wilayah perairan Indonesia di kawasan pasifik, terlebih pada periode Natal dan Tahun baru 2025-2026 ini. Animo masyarakat terhadap transportasi laut kapal perintis di berbagai wilayah terpencil, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3TP) terus meningkat, termasuk di Supiori, Papua.
Kepala UPP Korido, Willem Thobias Fofid mengungkapkan, angkutan laut perintis di Pelabuhan Korido terus mengalami peningkatan yang signifikan. Ini tercermin dari realisasi tren penggunaan perintis untuk jumlah muatan pada penumpang dan barang sampai bulan Desember pada momentum Natal & Tahun Baru 2025-2026.
“Saat ini, Pelabuhan Korido sebagai simpul dalam pelayaran perintis melayani 3 kapal perintis pada jaringan lintasan Trayek R-99 dengan 1 armada kapal negara perintis yakni KM. Sabuk Nusantara 64 yang dioperatori oleh PT Berkat Jaya Mulia, dan pada Trayek R-98 & R-97 dilayani 2 armada kapal negara yaitu KM. Sabuk Nusantara 63 dan KM. Sabuk Nusantara 94 atau penugasan dengan operator PT Pelni,” kata Willem, dalam keterangan tertulis, Senin (29/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih jauh disampaikan, peningkatan muatan yang terus mengalami kenaikan terjadi di Trayek R-99 sampai dengan Desember, dengan realisasi muatan barang yang dilakukan armada KM. Sabuk Nusantara 64 mencapai 82 ton yang memuat sebagian besar komoditi unggulan daerah berupa kopra dan ikan.
Selain itu, lanjutnya, jumlah penumpang mencapai 10.503 orang per 25 Desember 2025 ini. Sedangkan realisasi muatan barang KM. Sabuk Nusantara 94 mencapai 1,4 ton dengan muatan komoditi unggulan daerah berupa kopra dan jumlah penumpang mencapai 5.923 orang. Lalu kemudian realisasi muatan barang pada KM. Sabuk Nusantara 63 mencapai 1,8 ton dengan muatan sembako dengan jumlah penumpang mencapai 2.326 orang.
“Pelayanan kapal-kapal perintis masih menjadi primadona dan pilihan utama dalam pergerakan orang dan distribusi logistik di Pelabuhan Korido dalam menjangkau wilayah-wilayah pesisir yang dikenal dengan sebutan wilayah 3TP (terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan),” tambahnya.
Dongkrak perekonomian
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Paul Finsen Mayor menilai, kapal perintis di Pelabuhan Korido sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ini ditandai dengan hadirnya jenis usaha terkait di pelabuhan seperti hasil komoditi unggulan daerah yang akan dijual dan dikirim ke daerah lain.
“Hal ini tentu dipandang selaras dengan pengembangan program pengembangan daerah-daerah di Tanah Papua khususnya di wilayah yang berbatasan dengan batas negara tetangga yaitu layanan kapal perintis dengan elemen pendukungnya pada jaringan trayek dan kapal bahkan harus juga ditambah dengan layanan kapal putih atau Kapal PSO/Public Service Obligation di Pelabuhan Korido,” ujarnya.
Layanan Angkutan PSO
Peningkatan trayek pelayaran perintis dan PSO juga dinilai menjawab isu-isu strategis seperti geostrategis dan geopolitik perdagangan Indo Pasifik. Akademisi Hubungan Internasional, FISIP Universitas Cenderawasih, Laus Deo Calvin Rumayom yang juga Founder Analisis Papua Strategis sebuah lembaga riset dan komunitas global mengatakan, saat ini Pelabuhan Korido dalam proses pengembangan menjadi Pelabuhan Simpul dan pintu masuk jalur pelayaran kapal-kapal niaga di Kawasan Utara Papua terhadap perairan Indonesia yang berbatasan dengan Perairan Internasional di Kawasan Indo Pasifik, apalagi ke depannya ditambah dengan hadirnya layanan Angkutan Kapal Public Service Obligation/PSO berukuran besar atau dikenal di masyarakat Papua yaitu kapal putih, sehingga dia meminta Kementerian Perhubungan dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI) dapat menindaklanjuti permintaan untuk Layanan Kapal Public Service Obligation atau PSO pada tahun 2026 ini.
“Ini merupakan sinergitas Pemerintah Daerah melalui Kabupaten Supiori dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT PELNI di Kabupaten Supiori di Provinsi Papua,” ucapnya. (ire djafar)
