Maritim Indonesia – Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoriats Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Waingau menggelar Gerai Pengukuran Kapal dan Penerbitan E-Pas Kecil secara gratis di wilayah Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi NTT dan Pemerinta Daerah Kabupaten Sumba Timur.
Gerai Pengukuran Kapal dan Penerbitan E-Pas Kecil ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni dari tanggal 5 s.d. 6 November 2024, dengan jumlah kapal yang akan diukur sebanyak 112 kapal yang terbagi di 5 (lima) titik lokasi pengukuran yaitu Kecamatan Kota Waingapu, Kecamatan Kanbera, Kecamatan Kanatang, Kecamatan Pandawai dan Kecamatan Umalulu.
Pada pelaksanaan Gerai kali ini, Kantor KSOP Kelas IV Waingapu berkolaborasi dengan KSOP Kelas III Kupang karena KSOP Waingapu belum memiliki sumber daya manusia di bidang pengukuran, sehingga Kantor KSOP Kupang memberikan dukungan lewat Tenaga Ahli Ukur Kapal terdiri dari 3 (tiga) orang Ahli Ukur dan 3 (tiga) orang staf untuk membantu proses pengukuran di Pelabuhan Waingapu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Gerai Pengukuran Kapal ini merupakan wujud komitmen nyata Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan kehadiran negara dalam peningkatan keselamatan pelayaran untuk kapal-kapal berukuran di bawah GT 7,” ujar Kepala Kantor KSOP Kelas IV Waingapu Fadly Afand Djafar.
Lebih lanjut Fadly menjelaskan, Gerai Pengukuran ini diperuntukan bagi kapal kapal dengan ukuran dibawah GT 7, yang selanjutnya akan diterbitkan e-pas kecil yang merupakan dokumen penting yang digunakan sebagai dokumen kepemilikan kapal, surat tanda kebangsaan kapal, dokumen kelengkapan berlayar, keamanan melakukan pelayaran, jaminan kredit usaha, serta memberikan kemudahan pendataan jika terjadi bahaya dilaut atau saat berlayar.
“Kegiatan Pengukuran dan Pendaftaran Kapal di bawah GT 7 akan terus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan karena program ini sudah masuk dalam agenda tahunan komitmen pelayanan publik dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan akan diimplementasikan oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ada di daerah,” kata Fadly.
Pihaknya menekankan bahwa kegiatan gerai ini tidak dipungut biaya atau gratis dan berharap dukungan dari seluruh stakeholder dalam mendukung kelancaran kegiatan tersebut.
“Momentum ini sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan setempat di Pulau Sumba Provinsi NTT sekaligus menjalankan amanat Presiden Prabowo dalam program Quick Wins 100 hari kerja agar kehadiran negara dalam hal ini birokrasi harus berdampak dan berorientasi kerakyatan dan mendukung kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Turut hadir Penjabat Bupati Sumba Timur, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumba Timur, Kepala Dinas Perhubungan Sumba Timur, Kepala Kantor KSOP Kelas III Kupang dan masyarakat nelayan di pesisir Perairan Pulau Sumba dan sekitarnya. (fa)
idj / idj
