Maritim Indonesia — Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus berupaya untuk mewujudkan hadirnya pelabuhan yang memadai dan berfungsi secara optimal dalam menjalankan peran besarnya dalam menunjang mobilitas barang dan manusia, salah satunya dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengelolaan pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan.
Demikian disampaikan Direktur Kepelabuhanan Muhammad Masyhud saat membacakan sambutan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada acara Pelatihan Peningkatan Keterampilan Teknis Bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan TA. 2023 di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Rabu (2/8).
“Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kepelabuhanan melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM khususnya tenaga tenaga profesional di bidang pengelolaan pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan,” ujar Masyhud.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihaknya beharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan profesi para pengelola anggaran dan pengguna jasa (stakeholder) dalam bidang pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan.
“Selain itu, para pengelola anggaran dan pengguna jasa juga dapat meningkatkan kualitas pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan yang tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan akuntabel yang hasilnya dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa,” kata Masyhud.
Dengan demikian maka dapat menghasilkan pelaksanaan pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang optimal sehingga menunjang kelancaran arus barang dan orang yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya.
Adapun kegiatan ini diikuti oleh para KPA, PPK, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas dengan melibatkan narasumber eksternal yang berpengalaman dan berkompeten dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, LKPP, PT Wijaya Karya (Persero), serta akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB). (idj)
