Maritim Indonesia – Di tengah dinamika pengelolaan keuangan negara yang kian kompleks, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation (SECO) menyatukan haluan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) penguatan akuntabilitas sektor publik. Kesepakatan ini menjadi penegasan komitmen bersama dalam menjaga arah tata kelola negara agar tetap transparan, berintegritas, dan berkelanjutan.
MoU tersebut ditandatangani oleh Ketua BPK Isma Yatun dan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN Olivier Zehnder di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (2/2). Kerja sama ini akan berlangsung selama lima tahun ke depan dan difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola sektor publik nasional.
Dalam penandatanganan tersebut, Ketua BPK didampingi oleh Sekretaris Jenderal Syamsudin, Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Novy G. A. Pelenkahu, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Teguh Widodo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ruang lingkup kerja sama BPK dan SECO mencakup pengembangan kapasitas kelembagaan dengan fokus pada manajemen strategis dan penguatan institusi BPK. Selain itu, kerja sama juga diarahkan pada peningkatan akuntabilitas sektor publik melalui pelibatan masyarakat serta pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik di bidang pemeriksaan sektor publik antara Indonesia dan Swiss.
Dalam implementasinya, kemitraan ini akan didukung oleh sejumlah implementing agency internasional, antara lain International Development Initiative (IDI) dan International Budget Partnership (IBP), guna memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan.
Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan apresiasi atas dukungan SECO terhadap penguatan peran BPK. Ia menegaskan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BPK, sekaligus memperkuat peran BPK dalam ekosistem akuntabilitas fiskal nasional maupun internasional.
Lebih lanjut, kemitraan ini juga dinilai strategis dalam mendukung proses aksesi Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), khususnya dalam mendorong transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan yang lebih kredibel.
Penandatanganan MoU ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan BPK dalam memperluas jejaring kerja sama internasional. Melalui kolaborasi lintas negara ini, BPK terus menegaskan komitmennya untuk mengawal pengelolaan keuangan negara agar tetap berada di jalur yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan. (novia)
— idj / idj —
