Maritim Indonesia — Pelindo Regional 2 menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya Keselalelimdo Rev 2 matan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai fondasi utama operasional pelabuhan nasional.
Komitmen tersebut disampaikan dalam upacara peringatan Bulan K3 Tahun 2026 yang digelar di Ruang Serbaguna Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Jakarta. Kamis (22/1).
Upacara peringatan Bulan K3 ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok, jajaran manajemen Pelindo Regional 2, serta seluruh anak perusahaan Pelindo yang beroperasi di wilayah Tanjung Priok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Plh Executive Director 2 Pelindo Regional 2, Budi Prasetio, dalam sambutannya menegaskan bahwa kecelakaan kerja tidak dapat lagi dipandang sebagai insiden teknis semata, melainkan sebagai alarm keras atas masih adanya celah dalam sistem keselamatan yang harus dibenahi secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Setiap kecelakaan kerja adalah sinyal bahwa masih ada proses yang tidak aman, peralatan yang tidak layak, pengawasan yang belum optimal, serta budaya K3 yang belum sepenuhnya mengakar. Ini bukan semata kegagalan teknis, melainkan kegagalan sistem,” ujar Budi melalui keterangan tertulis.
Ia menambahkan bahwa tantangan pengelolaan K3 saat ini tidak hanya tercermin dari angka kecelakaan, tetapi juga bersifat struktural.
Kualitas dan pemerataan layanan K3, menurutnya, masih perlu terus ditingkatkan agar sebanding dengan luas wilayah kerja, kompleksitas aktivitas pelabuhan, serta keragaman sektor usaha yang dilayani Pelindo.
Selain itu, pendekatan K3 yang masih terfragmentasi antar unit dan antar pemangku kepentingan juga menjadi perhatian. Padahal, risiko kerja tidak mengenal batas administratif dan dapat berdampak lintas wilayah maupun lintas fungsi.
“Keselamatan kerja harus dikelola sebagai satu kesatuan sistem. Karena itu, pendekatan parsial atau reaktif tidak lagi relevan. Kita membutuhkan lompatan cara berpikir dan cara kerja, dengan menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan,” jelasnya.
Budi juga menekankan pentingnya menjadikan pendekatan promotif dan preventif sebagai arus utama pengelolaan K3. Investasi pada pencegahan terbukti jauh lebih efisien dibandingkan biaya penanganan kecelakaan dan dampak lanjutan yang ditimbulkannya.
Lebih lanjut, profesionalisme dalam pengelolaan K3 harus tercermin dalam pengambilan keputusan berbasis data, keberanian menghentikan praktik kerja yang berisiko.
Selain itu,konsistensi menjadikan keselamatan sebagai bagian integral dari sistem manajemen perusahaan, bukan sekadar kewajiban administratif. Membangun ekosistem K3 berarti membangun keterhubungan yang utuh antar seluruh pemangku kepentingan.
“Pemerintah sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaksana, pekerja sebagai subjek utama, serta akademisi, asosiasi profesi, dan media sebagai penguat literasi dan kesadaran publik, harus bergerak dalam satu arah tujuan, yakni mencegah kecelakaan dan melindungi pekerja,” tutup Budi. (ire djafar)
