Maritim Indonesia – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melakukan penguatan layanan digital di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP) melalui pemanfaatan teknologi satelit. Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Korido dengan PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) di Ruang Sriwijaya, Gedung Kemenhub, Jakarta, Selasa (21/4).
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor UPP Kelas III Korido, Willem Thobias Fofid, dan Direktur PT Pasifik Satelit Nusantara, Heru Dwi Kartono, serta disaksikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud.
Dirjen Hubla, Muhammad Masyhud, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan momentum bersejarah karena menjadi kolaborasi pertama di lingkungan Ditjen Hubla yang memanfaatkan teknologi satelit mutakhir untuk digitalisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, khususnya di wilayah 3TP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pelabuhan Korido memiliki peran strategis di Kawasan Pasifik sebagai pintu gerbang logistik dan penggerak ekonomi. Namun, tantangan geografis seringkali menjadi kendala dalam akses teknologi informasi,” ungkapnya.
Melalui sinergi ini, Dirjen Masyhud berharap kendala seperti keterbatasan sinyal yang menghambat pelaporan administrasi kapal dan pelabuhan dapat segera teratasi.
“Manfaat nyata dari sistem ini adalah terciptanya efisiensi operasional yang maksimal dan transparansi data secara real-time langsung dari perbatasan Pasifik ke pusat data nasional,” jelas Dirjen Masyhud.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor UPP Kelas III Korido, Willem Thobias Fofid, menyampaikan bahwa sinergi ini adalah jawaban atas tantangan keterbatasan infrastruktur di wilayah perbatasan.
“Kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan sinergitas layanan digitalisasi kepelabuhanan dan angkutan di perairan. Pemanfaatan teknologi satelit diharapkan mampu menghadirkan konektivitas digital yang andal, terutama di wilayah yang selama ini sulit dijangkau oleh jaringan terestrial,” ungkap Willem.
Lebih dari itu, Willlem menjelaskan bahwa penguatan kedaulatan digital dan data serta informasi menjadi aspek yang sangat penting. Data pergerakan kapal, aktivitas pelabuhan, serta layanan angkutan laut merupakan aset strategis negara yang harus dikelola secara aman, terintegrasi, dan berdaulat.
“Melalui kerja sama ini, kita berharap sistem layanan menjadi lebih lancar tanpa terkendala permasalahan jaringan,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), Heru Dwi Kartono, menyatakan komitmennya untuk mendukung kedaulatan data nasional melalui infrastruktur satelit yang dimiliki perusahaan.
“Kerjasama ini bagi kami merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi digital, khususnya di sektor maritim lebih khusus lagi dalam meningkatkan kualitas layanan pelabuhan di wilayah 3TP. Sebagai perusahaan yang bergerak di layanan telekomunikasi dan konektivitas, kami meyakini bahwa akses komunikasi merupakan fondasi penting bagi efisiensi operasional, keselamatan pelayaran, dan kedaulatan data nasional,” kata Heru.
Lebih lanjut, Heru berharap kolaborasi ini dapat terus berkelanjutan.
“Melalui kerjasama ini kami berkomitmen untuk menghadirkan solusi teknologi yang inklusif, berkelanjutan, dan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan. Semoga kolaborasi ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.
Dengan adanya integrasi satelit ini, Ditjen Hubla optimistis penguatan kedaulatan data pergerakan kapal dan aktivitas pelabuhan akan semakin aman dan terintegrasi, sekaligus memperkuat aspek pengawasan serta keselamatan pelayaran di wilayah timur Indonesia. (fa)
— idj / idj —
