
Maritim Indonesia – Federasi Serikat Pekerja Pelabuhan dan Strategis Nasional (FSPPSN) berkomitmen untuk bersinergi dengan kebijakan perusahaan serta mendukung program pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, untuk menjaga kondusivitas hubungan industrial, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, mengurai persoalan kemacetan, memberantas pungutan liar, mewujudkan zero incident, serta mendukung penerapan pelabuhan hijau (green port).
“FSPPSN akan memperkuat kapasitas serikat pekerja anggota, dengan edukasi dan pendampingan dalam penyusunan serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berkelanjutan, adil, dan saling menguntungkan bagi pekerja maupun perusahaan,” kata Ketua Umum FSPPSN, Farudi, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar di Jakarta, Sabtu (20/12) baru-baru ini.
Farudi menegaskan, Rakernas ini merupakan langkah awal memperkuat konsolidasi organisasi, menegaskan arah perjuangan federasi ke depan serta momentum penting untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh agar organisasi semakin solid dan siap menjawab tantangan sektor pelabuhan dan kemaritiman nasional yang kian kompleks.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Rakernas bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi menjadi titik awal penguatan internal dan penyamaan visi perjuangan federasi ke depan,” tegas Farudi.
Lebih jauh dikatakan, FSPPSN akan memperkuat kapasitas serikat pekerja anggota, dengan edukasi dan pendampingan dalam penyusunan serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berkelanjutan, adil, dan saling menguntungkan bagi pekerja maupun perusahaan. Rakernas juga membahas sikap federasi dalam menyikapi kebijakan merger perusahaan, dan menegaskan pentingnya pendampingan kepada serikat pekerja agar kebijakan tersebut tidak merugikan pekerja dan tetap berbasis sektoral.
“Pendampingan diarahkan pada penguatan keberlanjutan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja,” ungkap Farudi.

Untuk memperkuat pemahaman hukum dan organisasi, lanjut Farudi, FSPPSN berkomitmen menyelenggarakan Sekolah Serikat secara berjenjang. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas serikat pekerja dalam memahami hukum ketenagakerjaan, memperkuat organisasi, serta meningkatkan kualitas komunikasi dengan manajemen dan direksi perusahaan.
FSPPSN juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan sinergi antar serikat pekerja anggota untuk mencari solusi bersama atas berbagai persoalan hubungan industrial.
“Penguatan soliditas organisasi, khususnya dalam perundingan dan implementasi PKB, menjadi salah satu fokus utama. Selain itu, federasi mendorong peremajaan alat kerja di seluruh sektor melalui kajian ilmiah demi meningkatkan keselamatan, produktivitas, efisiensi kerja, transparansi kebijakan bisnis di sektor pelabuhan dan strategis nasional,” kata Farudi.
Rakernas menegaskan peran federasi sebagai wadah pemersatu antara serikat pekerja dan perusahaan dalam mendorong kemajuan usaha bersama. Di sisi kesejahteraan, FSPPSN memperjuangkan pengembangan karier, kejelasan jenjang pekerjaan, penerapan upah berbasis sektoral, serta penyelesaian persoalan pekerja yang belum menerima upah sesuai ketentuan.
“FSPPSN mendorong kejelasan status hubungan kerja dan memberikan pendampingan atas berbagai persoalan ketenagakerjaan di lingkungan pelabuhan, termasuk edukasi dan dukungan pembentukan serikat pekerja di anak perusahaan guna memperluas perlindungan pekerja,” tambahnya.
“FSPPSN akan terus hadir sebagai mitra strategis dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat, adil, dan berkelanjutan di sektor pelabuhan dan strategis nasional,” tutup Farudi.

Rakernas FSPPSN yang digelar setelah resmi bergabung dengan Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) ini dihadiri oleh, Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Decky Haedar Ulum; Ketua Umum APBM, Capt. H. Juswandi Kristanto; Ketua Umum ISAA, Haris Hartoyo; Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin; SP PT Teluk Lamong, SP PT MTI, SP PT NPTC1, SP PT Pelni, SP Indonesia Raya, SP Citilink, SHS, SP KAI Service, PSTTP, Pagayuban Sopir, Pemerhati Pelabuhan, serta undangan aliansi sektor strategis lainnya.
“Selamat melaksanakan Rakernas, melalui Rakernas ini diharapkan bisa menghasilkan program kerja yg baik, sinergi, humanis serta mengendepankan dialog dan komunikasi jika terjadi perselisihan hubungan industrial, dan siap membantu,” kata Decky Haedar Ulum, saat membacakan sambutan dari Kemenaker RI.
Sementara itu, Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, menyebut bergabungnya FSPPSN sebagai langkah strategis, mengingat sektor pelabuhan dan kemaritiman merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Ia menilai sektor ini tidak bisa dikelola dengan pendekatan business as usual, terlebih jika masih diwarnai persoalan tata kelola.
“Namanya saja sudah pelabuhan dan strategis nasional, artinya sektor ini memang harus dijaga dengan serius,” kata Irham.
Irham menegaskan komitmen Sarbumusi untuk mendorong reformasi tata kelola di sektor-sektor strategis, khususnya yang berkaitan ekosistem pelabuhan. Ia menyoroti masih adanya persoalan diskriminasi, standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta jaminan sosial yang belum optimal.
Mewakili pekerja, Ketua Serikat Pekerja PT Pelni, Sayed Mansyur Assagaf, menilai perjuangan buruh di sektor pelayaran dan pelabuhan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan nasional.
“Tuntutan kesejahteraan harus berjalan seiring dengan menjaga keberlangsungan perusahaan, terutama Pelni yang memegang peran vital dalam konektivitas antarpulau,” ungkap Sayed Mansyur.
Seluruh peserta Rakernas FSPPSN berharap momen ini menjadi titik awal penguatan federasi, tidak hanya dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja, tetapi juga dalam mendorong perbaikan tata kelola sektor pelabuhan dan kemaritiman nasional secara berkelanjutan. (ire djafar)







