Maritim Indonesia – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Waingapu bekerja sama dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT Dharma Lautan Utama (DLU), serta berbagai stakeholder terkait, telah melakukan tinjauan langsung terhadap penerapan tarif portir di Pelabuhan Waingapu, yang dimulai pada bulan Januari 2025. Tinjauan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tarif yang transparan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya penumpang yang menggunakan jasa pelabuhan.
Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pelabuhan, KSOP Waingapu memfasilitasi proses kesepakatan tarif antara Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan operator kapal penumpang. Langkah ini diambil untuk menciptakan sistem yang lebih terstruktur, menghindari ketimpangan tarif yang dapat membebani masyarakat, serta memastikan kenyamanan bagi para penumpang yang menggunakan fasilitas pelabuhan.
Kepala Kantor KSOP Waingapu, Fadly Afand Djafar, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperbaiki pelayanan publik di sektor kepelabuhanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menyadari pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan pelayanan yang optimal. Dengan adanya kesepakatan tarif ini, kami berharap dapat memberikan kejelasan bagi operator kapal dan Koperasi TKBM, sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat yang menggunakan fasilitas pelabuhan,” ujarnya.
Fadly menambahkan bahwa koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional pelabuhan, terlebih dengan tingginya volume penumpang yang menggunakan kapal penumpang.
“Pelabuhan Waingapu merupakan pintu gerbang utama transportasi laut, oleh karena itu kami berkomitmen untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan penumpang dengan tetap menjaga tarif yang wajar,” tambahnya.
Selain itu, dalam kegiatan ini, pihak-pihak terkait juga melakukan peninjauan terhadap beberapa aspek teknis di lapangan, termasuk fasilitas pelabuhan, serta melakukan evaluasi terhadap pemberlakuan tarif yang telah diterapkan.
Untuk memastikan perlindungan dan kenyamanan masyarakat, KSOP Waingapu juga membuka Posko Pengaduan di Pelabuhan Waingapu. Posko ini bekerja sama dengan pos KPPP Laut dan pos Angkatan Laut di Pelabuhan Waingapu, yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan segala bentuk intimidasi atau ketidaknyamanan yang mereka alami di pelabuhan. Melalui posko ini, masyarakat diharapkan dapat menyampaikan keluhan dan mendapatkan solusi secara cepat dan efektif.
KSOP Waingapu berharap agar seluruh pihak yang terlibat dalam sektor kepelabuhanan terus menjalin sinergi demi terciptanya pelayanan yang semakin baik. Upaya ini sejalan dengan program pemerintah untuk mewujudkan transportasi laut yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. (ire djafar)
