Maritim Indonesia — Setelah terpilihnya Anita Puji Utami sebagai Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) periode 2022-2026 dalam Rapat Umum Anggota pada 16 Juni lalu, Iperindo menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama, yang dilaksanakan di Hotel Aruna Senggigi, Lombok, pada Kamis dan Jumat, tanggal 8-9 Desember 2022.
Rakernas Iperindo dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah yang diwakili oleh Asisten III Gubernur H. Wirawan Ahmad.
Ketua Umum Iperindo Anita Puji Utami mengatakan Rakernas Tahun 2022 merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Umum Anggota Iperindo di Jakarta pada 16 Juni 2022, yang dilanjutkan dengan pengukuhan DPP Iperindo periode 2022-2026 oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada 5 Oktober lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Melalui kegiatan ini, Iperindo akan melakukan identifikasi dan inventarisasi berbagai peluang serta tantangan yang dihadapi industri perkapalan di dalam negeri,” kata Anita dalam kata sambutannya.
Rakernas ini diisi dengan sejumlah kegiatan, antara lain penandatanganan MoU dengan LSP, dan Seminar bertajuk Outlook Industri Perkapalan Nasional di Tengah Potensi Resesi Global 2023, dengan menghadirkan sejumlah narasumber penting.
Menurut Anita, pelaku usaha khususnya di industri galangan kapal harus mengantisipasi ancaman resesi global yang sudah di depan mata. Saat ini dunia menghadapi sejumlah persoalan, seperti pandemi Covid-19, perang Ukraina-Rusia, dan lonjakan harga barang.
“Berbagai informasi dan masukan dalam Rakernas diharapkan dapat mempertajam dan memperluas wawasan pengurus dalam rangka menyusun rencana kerja ke depan. Dengan demikian, kami dapat merumuskan visi misi serta usulan kepada pemerintah mengenai langkah-langkah strategis guna menciptakan kebijakan yang lebih berpihak kepada industri perkapalan nasional,” ujarnya.
Saat ini, lanjutnya, industri perkapalan di dalam negeri masih menghadapi banyak tantangan, seperti ketergantungan impor, regulasi, masalah pembiayaan, perpajakan, kualitas SDM, dan teknologi.
Biaya bahan baku, komponen dan BBM melonjak hingga 60 persen sejak tahun 2020, sementara dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir sehingga menghambat perkembangan industri perkapalan. Dia juga mengingatkan galangan agar bersiap menghadapi kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) pada tahun depan.
Karena itu, dia berharap pemerintah membantu menggeliatkan kembali industri perkapalan dengan mendorong pembangunan kapal khususnya dari anggaran pemerintah, serta memberikan insentif kepada perusahaan pelayaran agar tertarik membangun kapal di dalam negeri.
Anita menegaskan kemampuan industri galangan nasional tidak perlu diragukan lagi. Industri ini sudah mampu merancang dan membangun kapal-kapal berbagai tipe dan berteknologi tinggi.
Kemampuan tersebut akan terus ditingkatkan, termasuk kualitas sumber daya manusia. Iperindo melakukan berbagai pelatihan dan sertifikasi untuk pengembangan SDM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain dengan JICA dan BKI.
“Kami secara rutin menggelar webinar dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keterampilan SDM di bidang perkapalan. Selain itu, Iperindo mendorong anggotanya meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),” ucapnya.
Untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada, Iperindo terus melakukan komunikasi dan koordinasi, baik antar anggota maupun stakeholder terkait.
Sejak kepengurusan baru terbentuk, pihaknya telah melakukan audiensi dengan sejumlah stakeholder, antara lain Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, INSA, Gapasdap dan lainnya.
“Kita menyadari, industri perkapalan membutuhkan sinergi yang kuat karena industri ini tidak bisa berdiri sendiri tetapi melibatkan banyak sektor lain. Permasalahan yang dihadapi cukup kompleks sehingga tidak bisa diselesaikan secara parsial,” lanjut Anita.
Oleh karena itu dia mengajak semua pemangku kepentingan harus saling mendukung agar industri galangan kapal nasional mampu menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing tinggi.
“Kami mengharapkan pemerintah dapat segera menggulirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada galangan kapal di dalam negeri supaya industri ini bisa menggeliat kembali dan menggerakkan ekonomi nasional,” pungkasnya. (red)
idj / idj
