Maritim Indonesia – Menyambut libur panjang Iduladha 1446 Hijriah dan untuk meminimalisasi potensi kecelakaan lalu lintas, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kembali memperkuat komitmennya dalam menjamin keselamatan masyarakat, khususnya pengguna bus pariwisata.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah kegiatan rampcheck atau inspeksi keselamatan kendaraan angkutan orang yang digelar pada Sabtu (7/6) di Rest Area KM 45 Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Titik ini menjadi salah satu jalur utama menuju kawasan wisata Puncak yang kerap dipadati kendaraan selama masa liburan.
Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani, hadir langsung di lokasi untuk memimpin pelaksanaan kegiatan. Dalam keterangannya, Yani menegaskan bahwa kegiatan rampcheck merupakan agenda rutin Ditjen Hubdat, namun pelaksanaannya menjadi krusial ketika memasuki momen libur nasional dan masa puncak arus wisata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hari ini tanggal 7 Juni 2025 kami bersama stakeholders terkait melakukan rampcheck di KM 45 Jagorawi, Bogor, arah Puncak. Ini merupakan kolaborasi yang sangat baik dan akan terus dilakukan agar masyarakat kita bisa terjamin keselamatannya selama perjalanan,” ujar Yani.
Dalam pelaksanaan rampcheck tersebut, ditemukan satu unit bus pariwisata yang tidak laik jalan karena memiliki STNK dan KIR kedaluwarsa. Sebagai bentuk tanggung jawab, Ditjen Hubdat segera menyediakan bus pengganti yang laik jalan untuk mengangkut seluruh penumpang, tanpa dipungut biaya.
“Penumpang yang ada di dalamnya mengerti apa yang kita lakukan untuk keselamatan dan keamanan. Busnya diganti, penumpangnya dipindahkan, dan semua berjalan kondusif,” jelas Yani.
Dia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih selektif saat memilih kendaraan wisata, serta memanfaatkan aplikasi Mitra Darat milik Kemenhub untuk mengecek kelaikan kendaraan secara mandiri.
“Kalau ingin berwisata, carilah kendaraan yang benar-benar sudah laik jalan. Cek dulu di aplikasi Mitra Darat, di sana masyarakat bisa melihat legalitas, dokumen keselamatan, hingga status uji kendaraan,” tegasnya.
Direktur Lalu Lintas Jalan, Rudi Irawan, yang turut hadir di lapangan memaparkan bahwa sebanyak 12 kendaraan diperiksa, terdiri dari 10 bus pariwisata dan 2 bus AKDP. Dari jumlah tersebut, 8 kendaraan dinyatakan laik jalan, sedangkan 4 lainnya tidak memenuhi aspek administrasi, atau setara dengan 33% pelanggaran.
“Rincian pelanggaran yang ditemukan antara lain satu kendaraan tidak memiliki dokumen uji kendaraan (KIR), satu unit dengan KPS tidak aktif, dan tiga kendaraan lainnya tidak dilengkapi KPS,” jelas Rudi.
Dari hasil analisis, terdapat satu kendaraan yang melanggar lebih dari satu jenis pelanggaran, sementara tiga kendaraan lainnya melanggar satu aspek.
“Total bus yang dianggap melanggar berjumlah empat kendaraan,” imbuh Rudi.
Menariknya, petugas juga menemukan satu bus yang telah ditilang namun belum menjalani sidang. Hal ini menjadi perhatian serius Ditjen Hubdat sebagai indikasi lemahnya kepatuhan hukum oleh operator angkutan.
“Kita temukan satu bus yang sudah ditilang sebelumnya, tapi belum melewati tanggal sidang. Ini menunjukkan pentingnya kedisiplinan operator dalam menaati hukum demi keselamatan penumpang,” tandas Rudi. (wulung)
— idj / idj —
