Maritim Indonesia – Pemerintah terus mendengar dan bergerak. Menyikapi aksi unjuk rasa dari para pengemudi truk yang terjadi di sejumlah daerah terkait penanganan kendaraan over dimension dan over loading (ODOL), Kementerian Perhubungan bersama para stakeholder menggelar diskusi terbuka bersama Asosiasi Pengemudi Angkutan Barang di Kantor Pusat Kemenhub, Selasa (24/6).
Diskusi ini menjadi langkah konkret untuk menampung aspirasi para pengemudi yang selama ini merasa kurang didengar. Beberapa tuntutan utama dalam unjuk rasa tersebut mencakup:
-Tarif pengangkutan yang lebih adil,
-Perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pengemudi,
-Penerapan sanksi pelanggaran yang menyasar pemilik barang dan kendaraan.
-Pemberantasan praktik pungli dan premanisme di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami catat dan terima aspirasi para pengemudi angkutan barang. Melalui kebijakan penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan, kita berharap terciptanya tata kelola angkutan logistik yang berkeadilan dan humanis,” tegas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan saat membuka diskusi.
Aan menegaskan, kebijakan ODOL ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan menyangkut keselamatan jiwa. Beberapa kecelakaan fatal yang melibatkan kendaraan ODOL telah menelan banyak korban, termasuk kasus tragis di Purworejo.
“Ini sudah menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia. Seluruh kementerian dan lembaga harus bergerak bersama menyelesaikan persoalan ini dari hulu hingga hilir,” tambahnya.
Lebih lanjut, Aan menjelaskan bahwa kelebihan dimensi dan muatan bukan hanya meningkatkan risiko kecelakaan, tetapi juga memperparah kerusakan infrastruktur, memperpendek usia kendaraan, meningkatkan polusi udara, dan pemborosan BBM.
“Rencana penanganan ODOL akan mengedepankan teknologi. Pendataan angkutan barang akan terintegrasi secara elektronik, pengawasan dilakukan digital, semua untuk kemudahan dan transparansi,” jelasnya.
Diskusi juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Marves, Odo R.M Manuhutu, yang menekankan bahwa perhatian utama pemerintah adalah kesejahteraan pengemudi.
“Kita akan mendorong standardisasi waktu kerja dan upah yang adil bagi para pengemudi. Isu ini bukan baru, namun penyelesaiannya butuh keberanian mengambil langkah holistik,” kata Odo.
Ia mengingatkan bahwa penyelesaian ODOL tidak bisa dilakukan dari hilir semata.
“Penindakan saja tidak cukup. Kita harus mulai dari hulu, dari regulasi-regulasi yang dibuat tiap kementerian/lembaga,” jelasnya.
“Kita harus menghindari dikotomi antara barang dan keselamatan manusia. Jangan sampai ekonomi dijadikan alasan mengorbankan nyawa. Keselamatan harus menjadi orientasi utama dalam logistik,” tandasnya.
Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memandang penanganan ODOL sebagai wujud ketertiban nasional.
“Cara bangsa berlalu lintas mencerminkan kualitas peradabannya. Indonesia menuju bebas ODOL harus mempertimbangkan aspek ekonomi, logistik, dan sosial secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa over dimension adalah kejahatan lalu lintas yang dilakukan secara sistematis oleh pengusaha atau karoseri, sementara over loading adalah pelanggaran lalu lintas, dan penanganannya pun berbeda.
“Kita boleh hidup di jalan yang lurus, tapi jangan sampai meninggal di jalan yang lurus,” pungkasnya.
Turut hadir dalam diskusi ini Wakil Menteri Perhubungan, Suntana; Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Sukanda; Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Ernita Titis Dewi; jajaran Direktur di Ditjen Hubdat, serta para perwakilan Asosiasi Pengemudi Angkutan Barang. (ire djafar)
