Maritim Indonesia — Kolaborasi antara PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) terus menunjukkan penguatan yang signifikan dalam mendukung sistem logistik nasional yang efisien dan berkelanjutan. Hingga saat ini, sebanyak 460 perusahaan bongkar muat (PBM) telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Pelindo di berbagai pelabuhan di Indonesia. Momentum penguatan sinergi ini menjadi salah satu poin utama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APBMI 2025 yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/11).
Kegiatan bertema “Mewujudkan Keberlangsungan PBM Melalui Kemitraan dengan Badan Usaha Pelabuhan” ini dihadiri oleh Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, yang secara resmi membuka acara, serta jajaran pejabat Kementerian Perhubungan, manajemen Pelindo, dan para pengurus APBMI dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Wamenhub Suntana menegaskan pentingnya profesionalisme PBM dalam mendukung efisiensi logistik nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk bisa profesional dan mengikuti aturan serta mengurangi biaya operasional, APBMI harus memanfaatkan teknologi informasi yang mumpuni dalam aktivitasnya,” ujarnya.
Suntana juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap pengelolaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di sejumlah pelabuhan.
“Masih banyak TKBM yang berusia di atas 60 tahun dan tetap bekerja. Ini harus segera dievaluasi. Termasuk pembagian hasil 70 persen untuk TKBM dan 30 persen untuk PBM, akan kami tindak lanjuti agar lebih proporsional,” tegasnya.
Menurutnya, persepsi mahalnya biaya logistik nasional seringkali keliru.
“Yang mahal itu bukan di pelabuhan, tapi di jalur darat,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Operasi Pelindo, Putut Srimulyanto, menyampaikan bahwa pihaknya terus memperluas kerja sama dengan PBM di seluruh pelabuhan.
“Kami terbuka untuk berkolaborasi. Saat ini sudah ada 460 PBM yang menjalin kesepakatan bongkar muat dengan Pelindo,” ungkapnya.
Putut juga menilai pentingnya penataan regulasi perizinan PBM agar pengawasan lebih terarah.
“Idealnya, izin usaha PBM diberikan oleh KSOP karena mereka yang melakukan pengawasan di lapangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Putut menekankan pentingnya dukungan PBM terhadap program pemerintah dalam Pemberitahuan dan Pelaporan Perdagangan Antar Pulau (PAP).
“Data perdagangan dalam negeri belum terintegrasi nasional. Dengan sistem PAP, kita bisa tahu kebutuhan riil komoditas seperti jagung, beras, dan kedelai. PBM harus berperan aktif dengan membuat laporan PAP setiap kali ada kegiatan bongkar muat,” jelasnya.
Dari sisi asosiasi, Ketua Umum APBMI Juswandi Kristanto menyampaikan apresiasi kepada Pelindo atas kemitraan yang semakin solid.
“Pelindo ibarat pemilik sawah dan PBM adalah petani penggarapnya. Kolaborasi ini saling menguntungkan jika dikelola secara adil,” ujarnya.
Juswandi juga mengusulkan agar pengelolaan koperasi TKBM di pelabuhan dibuka lebih dari satu agar tidak terjadi monopoli.
“Kalau ada lebih dari satu koperasi, akan muncul kompetisi sehat dan pengguna jasa punya pilihan,” katanya.
Ketua Panitia Rakernas, Kodi Lamahayu, turut mengapresiasi dukungan seluruh pihak hingga Rakernas dapat terselenggara dengan baik. Acara ini juga dihadiri oleh Dirjen Perhubungan Laut M. Masyhud, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Budi Mantoro, Direktur KPLP Ginting, serta Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo, dan sejumlah pimpinan asosiasi pelaku usaha pelabuhan lainnya.
Rakernas APBMI 2025 menegaskan komitmen seluruh PBM untuk tidak hanya tumbuh secara bisnis, tetapi juga bertransformasi menjadi mitra strategis dalam mendorong daya saing logistik nasional yang efisien dan berkeadilan. (idj)
