Maritim Indonesia – PT Pelindo (Persero) melalui Pelindo Regional 2 Tanjung Priok menunjukkan dukungannya terhadap langkah tegas pemerintah dalam menjaga integritas aktivitas ekspor-impor nasional. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Pelindo Regional 2 Tanjung Priok dalam konferensi pers hasil Operasi Gabungan Kementerian Keuangan dan Polri yang berhasil mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk turunan Crude Palm Oil (CPO) di Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (6/11).
Kegiatan konferensi pers digelar di area PT Multi Terminal Indonesia (MTI), tepatnya di kawasan Common Gate NPCT 1, Pelabuhan Tanjung Priok, dan dihadiri oleh jajaran Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgassus OPN) Polri.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah mengumumkan keberhasilan operasi gabungan yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran ekspor terhadap 87 kontainer berisi produk turunan CPO milik salah satu perusahaan eksportir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini menjadi bukti nyata sinergi antara DJBC, DJP, dan Polri dalam memperkuat pengawasan di sektor kepabeanan serta memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan ekspor-impor.
Saat ini, hasil penegahan tengah memasuki tahap penanganan perkara dan penelitian lebih lanjut guna memastikan kebenaran data, asal barang, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, Kementerian Keuangan juga tengah meneliti dugaan pelanggaran serupa terhadap 200 kontainer tambahan dengan total berat sekitar 4.700 ton yang diduga memiliki pola pelanggaran yang sama.
Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Tri Saputra, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan kementerian terkait.
“Sinergi antara aparat penegak hukum, instansi pemerintah, dan pengelola pelabuhan menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem pelabuhan yang aman, tertib, dan berintegritas tinggi,” ujar Yandri.
Yandri menegaskan, Pelindo terus berkomitmen menjaga transparansi dan integritas sistem logistik nasional. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh aktivitas ekspor-impor di pelabuhan berjalan sesuai ketentuan hukum serta mendukung optimalisasi penerimaan negara.
“Langkah tegas yang dilakukan pemerintah dalam operasi gabungan ini dinilai tidak hanya berdampak pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip good governance dan integritas tata kelola logistik,” pungkasnya. (ire djafar)
