Maritim Indonesia — Acara Festival Media Digital Pemerintah (FMDP) 2025 dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibnu Basuki Widodo, S.H., M.H., di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki, pada Jumat (28/11).
FMDP kali ini, mengusung tema “Partisipasi Publik di Ruang Digital: Sinergi untuk Transparansi”, dengan dihadiri oleh pimpinan KPK dan segenap jajaran,
Para narasumber, didatangkan dari Komisioner Komisi Informasi Pusat, Biro Humas KPK, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia, serta Co-Founder and Chief Growth Officer Think Policy.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia hadir memberikan closing speech di akhir acara.
Peserta yang hadir adalah seluruh Kementerian, Kementerian Koordinator dan Lembaga Negara/Badan, termasuk Mahkamah Agung yang diwakili oleh Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas.
Turut hadir sebagai peserta yaitu, Diskominfo dan Organisasi serta Komunikasi Publik dalam acara FMDP yang telah diselenggarakan keempat kalinya tersebut.
FMDP merupakan rangkaian peringatan Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025, yang menjadi bagian dari tiga fokus strategi KPK di tengah derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan teknologi digital.
Data mencatat, pengguna aktif media sosial di Indonesia pada Oktober 2025 mencapai 180 juta orang atau 62,9% populasi, dengan waktu penggunaan tinggi secara global.
“Tantangan humas pemerintah bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka dan partisipatif”, ungkap Wakil KPK dalam sambutannya.
Ibnu menyebut, digitalisasi dianggap mampu meminimalisir conflik of interest, kolusi, nepotisme, serta meningkatkan transparansi dan public trust.
Peran humas, imbuh Ibnu, menjadi sentral dalam menciptakan kepercayaan publik, memastikan transparansi proses hukum, dan membangun dukungan sosial terhadap penegakan hukum.
“Semoga forum ini tidak hanya menjadi ruang berbagi, tetapi juga titik awal sinergi yang nyata antarhumas pemerintah dlaam membangun komunikasi kredibel dan berintegritas”, tutup Ibnu.
Sesi I: Membangun Kepercayaan Publik melalui Keterbukaan dan Kolaborasi
Sesi I berlangsung dengan para narasumber yaitu, Komisioner KIP, Dr. Ir. Donny Yusgiantoro, M.M., M.P.A., dan Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak.
Donny menjelaskan, Komisi Informasi Pusat (KIP), berperan menetapkan standar layanan dan menyelesaikan sengketa informasi publik serta mendorong literasi dan keterbukaan data dengan menyeimbangkan privasi dan kepentingan publik.
“Setiap badan publik diwajibkan memberikan literasi terkait permohonan informasi, menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan menyediakan mekanisme keberatan jika permintaan informasi tidak terpenuhi,” tegasnya.
Sementara itu, KPK mengukur kepercayaan publik melalui survei reputasi organisasi tahunan, survei persepsi publik, permintaan feedback dari program yang telah digelar, dan transparansi dalam publikasi kinerja.
“Mulai dari pendidikan, pencegahan dan penindakan, semua kinerja KPK itu, akan kami sampaikan kepada publik secara transparan lewat media,” ujar Yuyuk.
KPK sebagai badan publik, tambah Yuyuk, menekankan komunikasi dua arah dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi dan menyesuaikan informasi sesuai kebutuhan publik.
Sesi II: Suara Publik di Era Digital: Kolaborasi Komunitas untuk Transparansi Pemerintahan
Acara bergulir pada sesi II dengan tiga para narasumber lainnya, antara lain Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) BNPB, Dr. Abdul Muhari, S.Si., M.T., Vice President Public Relations PT KAI, Anne Purba dan Co-Founder and Chief Growth Officer Think Policy, Florida Andriana.
BNPB menekankan kecepatan, keakuratan, dan keterbukaan informasi dalam penanganan bencana.
Dalam dialog itu juga ditekankan, pentingnya “single source of truth”, meski realitanya informasi seringkali menyebar di berbagai kanal digital, sehingga BNPB aktif crowdsourcing info dan validasi menggunakan bantuan AI.
Selain itu, menurut BNPB, tidak semua informasi bisa dibuka ke publik demi kelancaran proses.
Berbeda halnya dengan BNPB, PT KAI menghadapi ekspektasi publik tinggi, khususnya terkait harga tiket murah, keamanan (pelecehan seksual), dan fasilitas (toilet, water station, kursi ekonomi lebih nyaman).
Untuk itu, PT KAI menerapkan kanal feedback digital, mengelola jutaan suara pelanggan, mengubah kritik menjadi inovasi, dan memprioritaskan voice of customer sebagai dasar layanan.
Terakhir, Think Policy memberi masukan kepada Humas pemerintah, agar komunikasi publik berbasis dua arah, terbuka pada feedback, serta menjaga relevansi dan inklusivitas.
Pada akhirnya, FMDP ini menegaskan, kekuatan kolaborasi lintas lembaga dan komunitas, yang didukung sinergi digital, menjadi fondasi utama untuk menciptakan transparansi dan budaya antikorupsi.
Kolaborasi ini, memperkuat praktik komunikasi publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih antikorupsi, guna menciptakan pelayanan publik yang transparan dan berintegritas. (novia)
—
