Maritim Indonesia – Kesadaran pelaku usaha perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke terhadap pentingnya penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) mulai menunjukkan peningkatan. Perangkat pemantau kapal berbasis satelit yang sebelumnya kerap dianggap sebagai beban biaya dan administrasi, kini mulai dipahami sebagai kebutuhan untuk menjamin keselamatan dan kepastian operasional di laut.
Perubahan sikap tersebut terungkap dalam audiensi pelaku usaha perikanan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang berlangsung di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Kamis (5/2).
Perwakilan pelaku usaha Muara Angke, Nasirin, mengakui bahwa pada awalnya banyak pengusaha kapal menolak pemasangan VMS karena dinilai menambah biaya operasional. Namun, pandangan itu mulai bergeser setelah sejumlah kecelakaan kapal terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya dulu termasuk yang menentang VMS. Tapi setelah melihat banyak kecelakaan di laut, sekarang justru saya mendorong kapal-kapal lain untuk memasang VMS,” ujar Nasirin.
Senada, pelaku usaha lainnya, Nunung, menilai VMS memberikan manfaat nyata karena memungkinkan pemantauan posisi kapal secara real time serta mempermudah penanganan saat terjadi kondisi darurat di laut. Meski demikian, ia berharap penerapan VMS diikuti dengan perbaikan sistem operasional dan administrasi agar tidak menambah beban bagi pelaku usaha.
“Kami sepakat menggunakan VMS. Tapi kami berharap penerapannya tidak malah memberatkan,” katanya.
Sakti Wahyu Trenggono mengapresiasi perubahan sikap pelaku usaha terhadap penggunaan VMS. Menurutnya, VMS bukan semata-mata instrumen pengawasan, melainkan alat perlindungan bagi nelayan dan kapal selama beraktivitas di laut.
“VMS itu untuk melindungi. Kalau terjadi sesuatu di laut, bisa segera terdeteksi. Ini penting untuk keselamatan dan efisiensi operasional,” ujar Trenggono.
Ia menegaskan pemerintah terus mendorong kepatuhan penggunaan VMS seiring dengan penataan pelabuhan perikanan dan penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Dengan sistem pemantauan yang lebih baik, aktivitas penangkapan ikan diharapkan berjalan lebih tertib, terukur, serta mampu menekan risiko kecelakaan laut.
Trenggono juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menyukseskan kebijakan sektor perikanan. Pemerintah, kata dia, akan terus berupaya menghadirkan solusi, termasuk penyederhanaan perizinan dan dukungan operasional, agar kewajiban penggunaan VMS tidak menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha.
Perubahan sikap pelaku usaha terhadap VMS dinilai sebagai sinyal positif bagi penguatan tata kelola perikanan nasional. Muara Angke, sebagai salah satu sentra kapal perikanan terbesar di Indonesia, dipandang strategis dalam mendorong praktik penangkapan ikan yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, keselamatan, efisiensi operasional, dan keberlanjutan usaha perikanan diharapkan dapat berjalan beriringan. (idj)
