Maritim Indonesia – Wakil Menteri Luar Negeri Kementerian Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno yang hadir dalam Seminar Nasional Kepelabuhanan yang digelar Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), menegaskan bahwa pelaku usaha dan pemerintah perlu berkolaborasi dengan merealisasikan adanya pelabuhan pengumpul atau Hub Port, yang memiliki kedalaman (draft) minimal -20 meter low water spring (LWs), guna memperkuat eksistensi pelabuhan di Indonesia di tataran global.
Dikatakan juga, pelabuhan Indonesia dalam konteks global, hingga saat ini belum masuk dalam jalur perkapalan dunia (main route), dimana untuk kawasan Asia Tenggara pemain utama masih Pelabuhan Tanjung Pelepas Malaysia dan Singapura.
“Kalau kita lihat di peta dunia, Pelabuhan Indonesia sampai saat ini tidak masuk dalam jalur perkapalan dunia, padahal kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Lalu, pertanyaannya kita mau apa? apakah kita mau pelabuhan banyak (seperti saat ini ada 3000 lebih) ? atau kita hanya perlu satu atau dua pelabuhan hub saja yang mampu menyaingi Tanjung Pelepas dan Singapura itu,” ungkap Arif, dalam sambutannya di Jakarta, Rabu (22/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, jika memilih banyak pelabuhan, maka harus diurus sebaik-baiknya, jangan sampai overlapping kebijakan antar daerah, dan berarti Indonesia belum sanggup menyaingi Tanjung Pelepas atau Singapure, karena hanya berperan jadi feeder atau pengumpan saja ke Singapura dan Malaysia.
“Ada prasyarat utama jika Indonesia ingin memiliki satu atau dua pelabuhan hub yang menjadi bagian dari global hub, yaitu harus membuat aliansi dengan perusahaan pelayaran global, lebih efisien dan dukungan hinterlandnya,” ujar Arif.
Seminar Kepelabuhanan Nasional yang mengusung tema “Memperkuat Sinergi, Mendorong Transformasi Pelabuhan Nasional”, dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, yang mewakili Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Dalam sambutannya, Dirjen Masyhud menegaskan bahwa transformasi pelabuhan harus ditopang oleh peningkatan konektivitas, efisiensi, serta integrasi sistem yang menyeluruh. Digitalisasi layanan dan persamaan standar operasional antar pelabuhan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan layanan yang lebih optimal dan berdaya saing.
Melalui peningkatan konektivitas, efisiensi, dan integrasi sistem, sektor kepelabuhanan nasional diharapkan mampu memperkuat daya saing logistik serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Tanpa adanya keselarasan dalam ketiga aspek tersebut, upaya transformasi pelabuhan dinilai tidak akan berjalan maksimal. Selain itu, aspek efisiensi biaya (cost efficiency) menjadi perhatian utama, mengingat tingginya biaya logistik masih menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing nasional.
Untuk itu, diperlukan langkah konkret dalam membangun sistem pelabuhan yang lebih terintegrasi dan ekonomis.
Melalui forum ini, ABUPI diharapkan mampu merumuskan berbagai rekomendasi strategis yang tidak hanya menjawab kebutuhan industri, tetapi juga menjadi masukan konstruktif dalam penyempurnaan regulasi di sektor kepelabuhanan.
“Meskipun jumlah pelabuhan di Indonesia sangat banyak namun disisi lain jika bicara perbandingan dengan masyarakat di pulau-pulau yang dihuninya, maka fasilitas pelabuhan itu belum sebanding juga,” kata Masyhud.
“Namun Pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan konektivitas yang terintegrasi dengan hinterland dan moda transportasi lain agar pelabuhan-pelabuhan di Indonesia semakin maju dan tercipta iklim logistik nasional yang efisien dan berdaya saing,” tambahnya.
Ketua Umum ABUPI, Liana Trisnawati mengatakan Seminar Nasional Kepelabuhanan ini sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi dan mendorong transformasi sektor pelabuhan di Indonesia yang diharapkan dapat menjadi wadah diskusi lintas pemangku kepentingan dalam menjawab tantangan industri kepelabuhanan yang semakin kompleks dan dinamis.
“Semoga ini menjadi momentum untuk menyatukan perspektif antara regulator dan pelaku usaha serta dapat menghasilkan solusi nyata, bukan hanya wacana, termasuk mendorong terciptanya sistem layanan pelabuhan yang lebih efisien, terstandar, dan kompetitif,” ungkap Liana.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat antar pemangku kepentingan, lanjutnya, sektor kepelabuhanan Indonesia diharapkan mampu bertransformasi menjadi lebih modern, terintegrasi, dan siap bersaing di tingkat global.
Menurutnya, pelabuhan bukan lagi sekedar aspek pendukung tetapi sudah menjadi garda terdepan dalam mendorong daya saing ekonomi nasional. Sehingga untuk menurunkan logistik menjadi 12% dari PDB maka transformasi pelabuhan harus menjadi langkah utama.
“Mendorong transformasi pelabuhan bukan hanya melalui aspek fisik tetapi juga melalui ekosistemnya yakni national logistik ekosistem (NLE). Selain itu optimalisasi single submision perizinan dan fokus untuk menekan dwelling time. Selain itu kita juga harus adaptif terhadap kelancaran arus barang dan logistik,” tegas Liana.
Ia menambahkan, keterhubungan antar pelaku ekosistem itu sendiri menjadi kebutuhan. Sehingga ABUPI sebagai mitra pemerintah akan terus berkomitmen mendorong percepatan investasi serta mendorong daya saing melalui sinergi mewujudkan pelabuhan berdaya saing global.
“Kami berharap, hasil seminar yang menampilkan sejumlah nara sumber yang kompeten dibidangnya ini nantinya akan kami sampaikan sebagai rekomendasi ke Pemerintah,” ujar Liana.
“Kami percaya, kekuatan utama kita adalah sinergi. Saatnya kita bergerak bersama dalam satu arah: Mewujudkan pelabuhan Indonesia yang tangguh, modern, dan berdaya saing global. Harapan kami, forum ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan gagasan yang tajam, solusi yang konkret, dan langkah yang dapat langsung diimplementasikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Muhammad Willy menyampaikan, “Seminar Nasional Kepelabuhanan sebagai rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ABUPI 2026 ini kami rancang bukan sekadar sebagai forum diskusi, tetapi sebagai forum strategis lintas pemangku kepentingan untuk menghimpun perspektif, kebutuhan, serta masukan dari seluruh aktor dalam ekosistem kepelabuhanan nasional.”
Disampaikan Willy, para pemangku kepentingan yang hadir dalam forum terdiri dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah dan regulator, mitra asosiasi, pelaku usaha berbasis komoditas dan jasa, akademisi, hingga media. Kehadiran lintas sektor ini menjadi penting agar diskusi yang terbangun benar-benar merepresentasikan kondisi riil ekosistem kepelabuhanan secara menyeluruh.
“Kami berharap forum ini tidak hanya menjadi ruang penyampaian gagasan, tetapi juga ruang diskusi yang fokus, mendalam, dan menghasilkan rumusan yang konkret,” ungkap Willy.
“Forum ini kami desain secara terstruktur untuk menjawab kebutuhan tersebut, dengan menghadirkan para narasumber yang kompeten dan memiliki pengalaman langsung di bidangnya, sehingga perspektif yang disampaikan tidak hanya konseptual, tetapi juga berbasis praktik dan kondisi lapangan,” tutup Willy. (ire djafar)
