KB P3HI: Penegakan Hukum Harus Berbasis Bukti dan Keadilan, Bukan Kriminalisasi

- Pewarta

Monday, 3 August 2026 - 11:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rizma Wulan Sari, SH, MH, Sekretaris Keluarga Besar Putra Putri Purnawirawan Hakim Indonesia (KB P3HI), menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya penegakan hukum yang mengedepankan pembuktian, keadilan, dan perlindungan terhadap prinsip praduga tidak bersalah dalam penanganan perkara dugaan korupsi.

Rizma Wulan Sari, SH, MH, Sekretaris Keluarga Besar Putra Putri Purnawirawan Hakim Indonesia (KB P3HI), menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya penegakan hukum yang mengedepankan pembuktian, keadilan, dan perlindungan terhadap prinsip praduga tidak bersalah dalam penanganan perkara dugaan korupsi.

Maritim Indonesia – Semangat pemberantasan korupsi harus tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap prinsip keadilan dan due process of law. Penegakan hukum dinilai tidak boleh dibangun atas asumsi maupun target semata, melainkan harus bertumpu pada alat bukti yang sah dan proses pembuktian yang objektif.

Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Keluarga Besar Putra Putri Purnawirawan Hakim Indonesia (KB P3HI), Rizma Wulan Sari, SH, MH, yang mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap hak setiap warga negara dalam proses hukum.
Menurut Rizma, keberhasilan aparat penegak hukum bukan diukur dari banyaknya tersangka atau terdakwa yang diproses, melainkan dari kemampuan membuktikan secara sah siapa yang benar-benar bersalah dan melindungi mereka yang kesalahannya tidak dapat dibuktikan.

“Prestasi penegakan hukum adalah ketepatan dalam menemukan kebenaran, bukan sekadar banyaknya perkara yang diproses,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menegaskan bahwa prinsip praduga tidak bersalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus menjadi pedoman dalam setiap tahapan penegakan hukum. Hal tersebut, menurutnya, juga diperkuat dalam ketentuan KUHAP terbaru yang menempatkan pembuktian sebagai inti pencarian keadilan. Rizma berpendapat bahwa jabatan, kehadiran dalam rapat, maupun tanda tangan pada suatu dokumen tidak otomatis menjadi bukti adanya tindak pidana.

Dalam pengambilan keputusan di lingkungan BUMN, lanjutnya, terdapat mekanisme kolektif yang melibatkan berbagai fungsi sehingga pertanggungjawaban pidana tetap harus dibuktikan secara individual. Ia juga mengingatkan bahwa tidak setiap kesalahan administrasi ataupun keputusan bisnis yang berujung pada hasil yang tidak sesuai harapan dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

“Sebaliknya, apabila ditemukan unsur suap, penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan, dokumen palsu, maupun keuntungan pribadi yang melawan hukum, maka seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Dalam tulisannya, Rizma turut menyoroti pentingnya pembuktian kerugian negara yang aktual sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, dalam perkara yang berkaitan dengan proyek atau pekerjaan fisik, penilaian kerugian negara perlu mempertimbangkan fakta pekerjaan yang telah dilaksanakan, manfaat aset, biaya riil pelaksanaan, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Pandangan tersebut juga disampaikan dengan menyinggung perkara dugaan korupsi proyek pengerukan di Pelabuhan Tanjung Perak. Rizma mengutip adanya keterangan tertulis dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang telah disampaikan di persidangan dan, menurutnya, tetap harus diuji bersama alat bukti lain, termasuk laporan keuangan auditan, kontrak, berita acara serah terima, serta dokumen pendukung lainnya.

Ia menekankan bahwa keberadaan aset hasil pekerjaan tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya kerugian negara. Namun, fakta mengenai manfaat pekerjaan yang telah diterima juga tidak boleh diabaikan dalam proses pembuktian.

Di akhir pernyataannya, Rizma mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim, auditor, ahli, hingga advokat, untuk menjadikan keadilan sebagai kompas utama.

“Pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap hak orang yang belum terbukti bersalah bukanlah dua kepentingan yang bertentangan. Keduanya merupakan bagian dari upaya menghadirkan penegakan hukum yang adil dan berintegritas,” pungkas Risma.

Hingga berita ini diterbitkan, proses persidangan perkara tersebut masih berlangsung. Putusan akhir sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. (idj)

Berita Terkait

Dorong Semangat Generasi Muda, IPCC Hadirkan Pelindo Mengajar 2026 di SMAN 4 Pontianak
Perkuat Sinergi Bisnis Kepelabuhanan, IPCM dan Pelabuhan Bukit Prima Jalin Kerja Sama Layanan Maritim
IPCM Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Kepedulian Sosial Generasi Muda Melalui Pelindo Mengajar 2026
Strategi Komunikasi Publik TTL Raih Best Communication Strategic 2026
Rayakan HUT Ke-14, IPCC Perkuat Kolaborasi dan Kepedulian Lingkungan
Kampanye Pelestarian Lingkungan, Program ‘Kenjeran Wani’ Antar Pelindo Marine Raih Perak di IDMA 2026
Dua Kapal Tunda Jayanegara Pelindo Marine Dukung Simulasi Evakuasi Darurat di Tanjung Perak
Gelar Public Expose 2026, IPCC Berkomitmen Perkuat Fundamental Bisnis

Berita Terkait

Wednesday, 18 November 2026 - 03:06 WIB

Dorong Semangat Generasi Muda, IPCC Hadirkan Pelindo Mengajar 2026 di SMAN 4 Pontianak

Tuesday, 17 November 2026 - 02:22 WIB

Perkuat Sinergi Bisnis Kepelabuhanan, IPCM dan Pelabuhan Bukit Prima Jalin Kerja Sama Layanan Maritim

Friday, 13 November 2026 - 14:33 WIB

IPCM Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Kepedulian Sosial Generasi Muda Melalui Pelindo Mengajar 2026

Thursday, 12 November 2026 - 14:21 WIB

Strategi Komunikasi Publik TTL Raih Best Communication Strategic 2026

Monday, 9 November 2026 - 14:57 WIB

Rayakan HUT Ke-14, IPCC Perkuat Kolaborasi dan Kepedulian Lingkungan

Berita Terbaru