Maritim Indonesia – Indonesia mendorong penetapan Pulau Nusa Penida dan Gili Matra di Selat Lombok sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) pada Pertemuan Marine Environment Protection Committee (MEPC) ke-82 di Markas Besar IMO, London, yang berlangsung sejak 30 September hingga 4 Oktober 2024.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Hendri Ginting, sebagai Kepala Delegasi, mengungkapkan pembahasan PSSA tersebut diperkenalkan pada hari kedua pertemuan dan mendapatkan dukungan dari sejumlah negara anggota. Pembahasan dilakukan dalam Technical Group (TG) yang dibentuk khusus untuk isu PSSA dan dipimpin oleh Ms. Stephanie Janneh dari Togo serta Mr. Andrew Birchenough dari IMO sebagai sekretaris.
Dalam TG, Delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan Direktorat Kenavigasian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ITS Surabaya, serta instansi terkait lainnya, menyampaikan paparan terkait proposal tersebut. Pimpinan TG menyatakan secara prinsip setuju dengan penetapan PSSA di Nusa Penida dan Gili Matra, dengan draft resolusi akan dibahas lebih lanjut pada hari terakhir MEPC-82.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mayoritas negara anggota IMO, seperti Brasil, Australia, Korea Selatan, Singapura, Meksiko, Tiongkok, hingga Arab Saudi, menyatakan dukungannya terhadap proposal Indonesia. Penetapan PSSA Nusa Penida dan Gili Matra ini merupakan tindak lanjut dari penetapan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Lombok pada tahun 2019, yang digunakan sebagai Associated Protective Measures (APMs) untuk melindungi wilayah tersebut.
Penetapan PSSA ini penting karena Selat Lombok adalah jalur strategis dengan kekayaan keanekaragaman hayati laut yang rentan terhadap dampak pelayaran internasional. Jika disetujui, Nusa Penida dan Gili Matra akan menjadi PSSA pertama di Indonesia, yang dapat menjadi percontohan bagi kawasan lainnya.
MEPC-82 dipimpin oleh Harry Conway (Liberia) dan Hanqiang Tan (Singapura), dengan agenda utama meliputi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GHG), pencegahan polusi laut dari kapal, hingga isu perlindungan kawasan laut sensitif. Delegasi Indonesia hadir dipimpin oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut, dengan perwakilan dari berbagai instansi terkait. (fa)
idj / idj
