Maritim Indonesia – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tengah mempersiapkan diri dalam menghadapi Audit IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) yang akan dilaksanakan pada Juni 2025 mendatang. Sebagai bagian dari persiapan, diadakan High Level Meeting pada Selasa (14/01) di Ruang Mataram, Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi, selaku pimpinan rapat tersebut, menjelaskan bahwa IMSAS merupakan wahana yang penting untuk memastikan bahwa Indonesia menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai negara anggota (member state) dalam melaksanakan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi, dimana konvensi tersebut merupakan produk hukum dari International Maritime Organization (IMO).
“Sebagai anggota IMO, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan konvensi internasional yang diterbitkan oleh IMO, terutama yang berkaitan dengan keselamatan maritim, perlindungan lingkungan maritim, serta standar kerja di laut,” ujar Capt. Antoni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Indonesia akan dijadwalkan untuk menjalani audit wajib pada Juni 2025. Sebelumnya, pada 2014, Indonesia telah mengikuti Voluntary IMO Member State Audit Scheme (VIMSAS) . Selain itu, pada Februari 2024, Indonesia telah melaksanakan Mock Audit IMSAS hasil dari kerja sama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian perhubungan Republik Indonesia bersama Pemerintah Australia dalam hal ini dilaksanakan oleh Australia Maritime Safety Authority (AMSA) dan mendapatkan 17 temuan dan 2 observasi.
“Berdasarkan hasil kedua audit tersebut, kita dapat menilai kondisi dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi audit sesungguhnya pada Juni mendatang,” lanjut Capt. Antoni.
Saat ini, Indonesia telah memulai tahap persiapan audit dengan mengisi Pre-Audit Questionnaire (PAQ) dan Additional Pre Audit Information (APAI). Kedua dokumen ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai penerapan konvensi-konvensi maritim ,untuk pelaksanaannya diwujudkan dalam peraturan- peraturan nasional, serta bagaimana kita mensupervisi pelaksanaanya dilapangan.
“Meskipun Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk meratifikasi konvensi dan kode IMO, kita tetap harus memastikan penerapan yang konsisten di kapal-kapal berbendera Indonesia, lingkungan perairan Indonesia, serta bagi pelaut Indonesia,” tegas Capt. Antoni.
High Level Meeting ini merupakan langkah nasional strategis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam mempersiapkan seluruh elemen yang berkolerasi erat dalam IMSAS agar terjalin kolaborasi antar kementerian/lembaga sehingga Indonesia dapat lebih siap untuk menghadapi audit tersebut. Selanjutnya beberapa hal lainnya yang harus kita persiapkan adalah berkonsentrasi dalam pengisian laporan pada module dalam website IMO yaitu Global Integrated Shipping Information (IMO – GISIS), hal tersebut akan menggambarkan kondisi Indonesia dan akan ditinjau oleh Auditor Team Leader (ATL).
Sampai saat ini, masih ada beberapa informasi yang perlu ditambahkan dan perbarui dalam sistem informasi tersebut. Sehingga saat menghadapi IMSAS pada Juni 2025, Capt. Antoni menekankan pentingnya disiplin dalam pengisian dan pembaruan data di IMO GISIS sebagai bagian dari laporan negara anggota. Ia juga mengingatkan agar semua pihak terkait bekerja sama untuk meminimalisir temuan oleh auditor saat IMSAS berlangsung.
“Mari kita sukseskan Audit IMSAS ini demi mengangkat nama Indonesia di dunia maritim. Keberhasilan Indonesia dalam audit IMSAS ini akan memiliki peran besar dalam mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO untuk periode 2026-2027,” ungkap Capt. Antoni.
Pada kesempatan ini Dirjen Perhubungan laut menyampaikan bahwa Indonesia tengah berupaya dan berkampanye untuk menjadi Anggota Dewan IMO pada periode 2026-2027. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang baik antar Kementerian, Lembaga, Instansi, serta Stakeholder terkait untuk memastikan kelancaran persiapan dan pelaksanaan audit.
Peran stakeholder sangat penting dalam kesuksesan Audit IMSAS yang akan dilaksanakan pada Juni 2025. High Level Meeting ini dihadiri oleh Pimpinan serta perwakilan dari berbagai instansi terkait, di antaranya Asopsurta Danpushidrosal perwakilan Pushidros TNI-AL, Direktur Meteorologi Maritim perwakilan BMKG, Deputi Bidang Operasi dan Kesiapsiagaan perwakilan Basarnas, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan perwakilan Kementerian KKP, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, PT Pelindo Jasa Maritim, dan berbagai instansi lain yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Selain itu, hadir pula dari internal Kementerian Perhubungan, seperti Ketua KNKT, Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Ketua Mahkamah Pelayaran, serta Kepala Disnav dan KSOP terkait.
“Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi Anggota Dewan IMO dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara maritim terbesar serta memiliki pengaruh yang signifikan di kancah maritim dunia,” tutup Capt. Antoni. (fa)
idj / idj
