Ket.gbr: (ki-ka) Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT Pelindo dan Komisioner KIP dalam penyerahan Anugerah KIP.
Maritim Indonesia — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo raih predikat Informatif dengan perolehan skor 94.43 pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Gading Serpong, Rabu (14/12).
Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT Pelindo, Mega Satria, berkesempatan hadir menerima langsung penghargaan tersebut, yang diserahkan oleh Komisioner KIP Samrotunnajah Ismail.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya mewakili manajemen PT Pelindo berterima kasih dan mengapresiasi Komisi Informasi Pusat yang telah memberikan penghargaan ini untuk Pelindo. Menjadi badan publik dengan predikat Informatif bagi Pelindo merupakan amanah yang besar bagi kami,” ujar Mega Satria.
Menurutnya, predikat yang diberikan ini menjadi satu kebanggaan untuk Pelindo, mengingat predikat Informatif merupakan predikat tertinggi dari keseluruhan lima kategori dengan bentang skor 90-100. Empat kategori lainnya yaitu Menuju Informatif (80-89,9); Cukup Informatif (60-79,9); Kurang Informatif (40-59,9) dan Tidak Informatif (<40).
“Kami akan berupaya untuk terus menjaga dan meningkatkan kepercayaan serta pelayanan pada publik,” tambahnya.
Lebih jauh dijelaskan, untuk memenuhi pelayanan publik terkait informasi, Pelindo terus berupaya untuk memberikan update terkait korporasi melalui website korporasi yang menjadi sumber utama pelayanan dan penyebarluasan informasi, kanal media sosial yang terintegrasi, serta melalui laporan tahunan (annual report) dan laporan keberlanjutan (sustainability report).
Sementara itu, penanggung jawab (PJ) Monev Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro menyampaikan bahwa terjadi peningkatan signifikan terhadap pelaksanaan Anugerah Monev tahun 2022, karena terdapat 122 Badan Publik berhasil menjadi Informatif dari tujuh kategori Badan Publik.
“Capaian Badan Publik Informatif sebanyak 122 badan publik itu telah melampaui target rencana pembangunan jangka menengah nasional dari Bappenas, yakni sebanyak 98 Badan Publik Informatif,” jelasnya.
Untuk diketahui, anugerah Keterbukaan Informasi Publik diselenggarakan untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 oleh tujuh kategori badan yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Provinsi, Kementerian, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LP/LPNK), Partai Politik, dan Lembaga Non-Struktural.
Acara yang dipimpin oleh Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Donny Yoesgiantoro, dihadiri oleh Menko Polhukam, Moh. Mahfud MD dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (idj)
