Maritim Indonesia – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meninjau operasional Pelabuhan Merauke untuk memperkuat sistem logistik dan kelancaran arus barang di wilayah Papua Selatan. Salah satu langkah strategis yang dibahas adalah rencana pembangunan depo peti kemas di luar area pelabuhan guna meningkatkan efisiensi layanan logistik.
Perwakilan Bappenas, Adi Perdana, melakukan peninjauan langsung ke area dermaga dan lapangan penumpukan peti kemas pada Jumat (6/3) beberapa waktu lalu. Hadir pula Kepala Kantor KSOP Kelas IV Merauke, Julivan Ch. L. Salindeho; Manajemen PT Pelindo Terminal Petikemas (TPK) Merauke, perusahaan pelayaran, serta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA).
Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung aktivitas bongkar muat serta kondisi operasional pelabuhan. Para pemangku kepentingan juga menyampaikan berbagai masukan terkait penataan operasional dan pengembangan fasilitas pendukung logistik di Pelabuhan Merauke.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Kantor KSOP Kelas IV Merauke Julivan Ch. L. Salindeho mengatakan koordinasi antara operator pelabuhan, perusahaan pelayaran, dan pelaku logistik selama ini berjalan baik dalam menjaga kelancaran operasional pelabuhan.
“Upaya optimalisasi operasional sudah dilakukan bersama seluruh stakeholder kepelabuhanan. Namun, salah satu kebutuhan utama yang masih perlu diwujudkan adalah keberadaan depo peti kemas di luar area pelabuhan,” ujarnya.
Usai peninjauan lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi yang membahas penataan operasional serta rencana pengembangan fasilitas logistik di Pelabuhan Merauke.
Ketua DPC ALFI/ILFA Merauke, Abi Bakri Alhamid, menilai pembangunan depo peti kemas di luar area pelabuhan penting untuk mendukung kelancaran distribusi barang di Merauke.
“Keberadaan depo peti kemas di luar pelabuhan sangat penting agar penanganan kontainer lebih fleksibel dan aktivitas logistik di dalam pelabuhan tidak menumpuk,” ujar Abi.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan perusahaan pelayaran juga menyampaikan harapannya agar langkah-langkah penataan operasional yang tengah dibahas dapat segera direalisasikan. Kepala PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Cabang Merauke, Puji Hermoko, menilai ketersediaan fasilitas pendukung logistik yang memadai akan sangat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan kapal.
“Kami berharap rencana pengembangan fasilitas pendukung logistik ini dapat segera diwujudkan sehingga pelayanan kapal menjadi lebih efisien dan arus barang dari maupun menuju Merauke dapat berjalan semakin lancar,” ujar Puji.
Dalam pembahasan tersebut, dua lokasi potensial untuk pembangunan depo dipertimbangkan, yakni kawasan Pelabuhan Perikanan seluas sekitar 3,8 hektar serta lahan milik Pelindo seluas sekitar 1,7 hektar di belakang kantor Pelindo. Selain itu, turut dibahas rencana pembangunan akses jalan menuju lokasi depo guna mendukung kelancaran distribusi logistik.
Terminal Head TPK Merauke, Muhammad Rasul Irmadani, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan terminal melalui penguatan peralatan dan infrastruktur operasional.
“TPK Merauke akan terus melakukan berbagai upaya peningkatan layanan, termasuk melalui penguatan peralatan operasional serta pengembangan infrastruktur guna mendukung kelancaran aktivitas logistik di Pelabuhan Merauke,” ujar Rasul.
Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan juga menyatakan dukungan terhadap rencana pengembangan tersebut. Hasil pembahasan ini akan dilaporkan kepada pimpinan Bappenas sebagai bahan pertimbangan dalam percepatan penanganan kendala operasional di Pelabuhan Merauke.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator pelabuhan, dan pelaku usaha logistik, penguatan sistem logistik di Papua Selatan diharapkan dapat semakin optimal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. (ire djafar)
