Dukung Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, SPJM Raih Penghargaan Wajib Pajak Tiga Tahun Berturut-turut

- Pewarta

Wednesday, 12 February 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Maritim Indonesia – PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM), anak usaha PT Pelindo (Persero) yang bergerak di bidang layanan marine, equipment, dan port services, kembali meraih penghargaan atas kepatuhan dan kontribusinya dalam pembayaran pajak. Penghargaan ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tiga tahun berturut-turut, yakni 2022, 2023, dan 2024.

Dalam tiga tahun terakhir, SPJM menerima apresiasi atas berbagai kategori kepatuhan pajak, di antaranya, tahun 2022 “Wajib Pajak yang telah berkontribusi membayar PPh dan PPN di Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Tahun Pajak 2022”, tahun 2023 “Wajib Pajak yang telah berkontribusi terhadap pencapaian 100% penerimaan pajak Tahun 2023” dari KPP Pratama Makassar Utara, serta “Wajib Pajak dengan Kontributor Terbesar di Kanwil DJP Sulselbartra Tahun Pajak 2023”. Dan tahun 2024 “Wajib Pajak yang dinilai berkontribusi baik terhadap penerimaan dan kepatuhan kewajiban perpajakan” dari KPP Pratama Makassar Utara.

Penghargaan terbaru ini diserahkan langsung oleh Kepala KPP Pratama Makassar Utara, Budi Harjanto, kepada Direktur Keuangan SPJM, Choirul Anwar, dalam sebuah seremoni di Kantor Pusat SPJM Makassar pada 11 Februari 2025.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Budi Harjanto mengapresiasi kontribusi SPJM dalam penerimaan pajak dan berharap kerja sama ini terus terjalin.

“SPJM adalah mitra utama kami dan merupakan wajib pajak terbesar yang memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan pajak. Kami berharap SPJM terus maju dan berkembang, sehingga dapat terus memberikan dampak positif bagi negara dan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Choirul Anwar menegaskan komitmen SPJM dalam menjaga kepatuhan pajak sebagai bagian dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

“Kepatuhan pajak adalah bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam pembangunan nasional, baik di sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat. Kami akan terus berupaya menjalankan kewajiban perpajakan dengan tertib dan tepat waktu,” ungkapnya.

Penghargaan ini menjadi bukti kredibilitas dan disiplin finansial SPJM dalam menjalankan bisnisnya. Dengan pencatatan keuangan yang akurat serta kepatuhan pajak yang konsisten, SPJM menunjukkan perannya sebagai perusahaan yang berkontribusi positif bagi pembangunan nasional. (ire djafar)

Berita Terkait

Union Fest 2026 : Konfederasi Sarbumusi & FSPPN Tampil Beda, Dari May Day Menuju Program Nyata Kesejahteraan Buruh
TJSL Pelindo Marine Hadirkan Sumber Air Berkah di Tuban, Wujud Nyata Kebermanfaatan bagi Masyarakat
FSPPSN dan Ombudsman Perkuat Sinergi, Soroti Tata Kelola BUMN dan Perlindungan Pekerja
ABUPI Konsolidasikan Kekuatan Nasional, Satukan Stakeholder Perkuat Kolaborasi Jasa Kepelabuhanan
Proses Hukum MT. HASIL Berlanjut ke Tahap II, Bukti Nyata Konsistensi Penegakan Hukum di Perairan Indonesia
TTL Torehkan Prestasi: Kampung Hidroponik Raih Penghargaan TJSL di HUT ke-20 Berita Jatim Award
IPCC Tumbuh 7,35% di Awal 2026, Kinerja Tetap Terjaga di Tengah Tekanan Global
Pushidrosal Hadiri 4th Session of the IHO Assembly 2026 di Monaco, Perkuat Peran Indonesia Dalam Hidrografi Global

Berita Terkait

Friday, 1 May 2026 - 08:53 WIB

Union Fest 2026 : Konfederasi Sarbumusi & FSPPN Tampil Beda, Dari May Day Menuju Program Nyata Kesejahteraan Buruh

Wednesday, 29 April 2026 - 10:08 WIB

TJSL Pelindo Marine Hadirkan Sumber Air Berkah di Tuban, Wujud Nyata Kebermanfaatan bagi Masyarakat

Wednesday, 29 April 2026 - 08:25 WIB

FSPPSN dan Ombudsman Perkuat Sinergi, Soroti Tata Kelola BUMN dan Perlindungan Pekerja

Sunday, 26 April 2026 - 09:54 WIB

ABUPI Konsolidasikan Kekuatan Nasional, Satukan Stakeholder Perkuat Kolaborasi Jasa Kepelabuhanan

Sunday, 26 April 2026 - 06:24 WIB

Proses Hukum MT. HASIL Berlanjut ke Tahap II, Bukti Nyata Konsistensi Penegakan Hukum di Perairan Indonesia

Berita Terbaru