Maritim Indonesia – Upaya pengembangan Pelabuhan Kolbano di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Melalui hibah aset tanah kepada Kementerian Perhubungan, pengembangan pelabuhan tersebut kini memiliki landasan yang lebih kuat untuk direalisasikan.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan resmi menerima hibah aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang akan digunakan untuk mendukung rehabilitasi, pembangunan, dan pengembangan Pelabuhan Kolbano di bawah pengelolaan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang.
Penyerahan hibah ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang berlangsung di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Kamis (18/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, mengatakan hibah tersebut mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur transportasi laut.
Menurutnya, dukungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi langkah penting dalam mendorong percepatan pengembangan Pelabuhan Kolbano agar mampu memberikan layanan yang lebih optimal bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah tersebut.
“Hibah ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan sektor transportasi. Kami berharap pengembangan Pelabuhan Kolbano nantinya dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Lollan.
Aset yang dihibahkan memiliki luas sekitar 16.215 meter persegi dan akan dimanfaatkan sebagai bagian dari pengembangan kawasan pelabuhan. Keberadaan lahan yang telah memiliki status administrasi yang jelas dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat proses pembangunan dan pengembangan fasilitas kepelabuhanan.
Lollan menjelaskan, Pelabuhan Kolbano memiliki posisi strategis dalam mendukung mobilitas logistik, distribusi komoditas unggulan daerah, serta layanan transportasi bagi masyarakat. Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah Timor Tengah Selatan, kebutuhan terhadap infrastruktur pelabuhan yang memadai menjadi semakin penting.
Selain meningkatkan pelayanan kepelabuhanan, pengembangan pelabuhan tersebut juga diharapkan mampu memperlancar arus barang dan jasa, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.
“Kami meyakini pengembangan Pelabuhan Kolbano akan memberikan dampak positif yang luas, baik dari sisi pelayanan transportasi laut maupun penguatan ekonomi daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Ditjen Perhubungan Laut menegaskan komitmennya untuk mengelola aset negara tersebut secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh tahapan perencanaan dan pembangunan akan dilakukan secara terukur agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Penandatanganan NPHD dan BAST dilakukan oleh Bupati Timor Tengah Selatan Eduard Markus Lioe bersama Kepala KSOP Kelas III Kupang Simon B. Baon. Proses tersebut sekaligus menandai rampungnya tahapan administrasi hibah sebagai dasar pengelolaan aset negara untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Kolbano ke depan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini, Pelabuhan Kolbano diharapkan dapat berkembang menjadi simpul transportasi yang semakin andal dalam mendukung aktivitas ekonomi dan konektivitas kawasan di Nusa Tenggara Timur. (fa)
— idj / idj —
