Keterangan Foto: Direktur Operasi dan Teknik Bagus Dwipoyono, Direktur Utama & Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Sugeng Mulyadi (tengah) dan Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia Sumarno.
Maritim Indonesia — Pasca penggabungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC Terminal Kendaraan) yang sebelumnya merupakan anak usaha dari Pelindo 2, kini berada di bawah Sub-Holding PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) bersama dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) dan saat ini telah mengembangkan dan melebarkan area bongkar muat kendaraan di sejumlah wilayah Indonesia.
Saat ini, IPCC terus berupaya untuk meningkatkan konektivitas antar cabang dan anak perusahaan di bawah Pelindo. Selain di wilayah Tanjung Priok, IPCC juga telah mengoperasikan Terminal Pelabuhan lain yaitu Terminal Panjang di Lampung, Terminal Pontianak, Terminal Belawan di Medan, dan Terminal Makasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“IPCC berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, menyiapkan SDM unggul, mendorong kolaborasi stakeholders terkait maupun peran serta ekosistemnya yang pada akhirnya dapat menumbuhkan perekonomian nasional serta berupaya berkontribusi dalam mengefisiensikan biaya logistik nasional,” kata Direktur Utama & Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Sugeng Mulyadi, pada Media Gathering IPCC Terminal Kendaraan, di Bali, Kamis (25/5).
Selain Direktur Utama IPCC Kendaraan Terminal, hadir pula dalam kesempatan tersebut Direktur Operasi dan Teknik Bagus Dwipoyono dan Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia Sumarno.
“Salah satu upaya dalam mengefisiensikan cost logistik nasional, yang telah kami lakukan yakni selain dengan digitalisasi layanan. IPCC juga sudah menerapkan pola pengangkutan untuk layanan delivery ekspor maupun impor mobil dengan trucking yang sama,” tutur Sugeng.
“Kinerja operasional juga terus kita tingkatkan. Jadi kita berupaya sebisa mungkin masuk ke IKT bawa kargo pulangnya juga bawa kargo. Dan saat ini, sudah ada automaker yang menerapkan hal itu. Pola seperti ini juga mampu menekan biaya logistik,” tambahnya.
Lebih jauh dijelaskan, yard occupancy ratio (YOR) di IPCC saat ini rata-rata 60 sampai 80%. Kondisi tersebut menyebabkan terminal kendaraan IPCC mengalami kepadatan.
“Pada tahun ini kami menyiapkan Rp.35 milliar untuk perluasan fasilitas lapangan penumpukan di IKT. Targetnya segera kita eksekusi supaya arus ligistik melalui IKT semakin lancar dan efisien,” ungkap Sugeng.
Seperti diketahui, peringkat Logistik Performace Index (LPI) Indonesia pada 2023 berada diangka 3.0 atau menempati posisi ke 63 di dunia berdasarkan data laporan World Bank, baru-baru ini.
Berdasarkan data itu, Score LPI Indonesia masih berada di bawah Chile, Vietnam maupun Brazil. Bahkan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Singapura yang menempati urutan score tertinggi LPI versi World Bank yakni 4.3 dan Hongkong dengan score 4.0.
Laporan itu juga merinci mengenai Custom Score, infrastruktur, International Shipments, Logistic Competent & Quality, serta Tracking and Tracing.
“Aktivitas pelabuhan sebagai salah satu mata rantai dari sistem logistik (supply chain) hanya berkontribusi sekitar 3-4% terhadap biaya logistik keseluruhan, mengingat saat ini biaya pelabuhan tidak sampai 4% mengkontribusi cost logistik nasional,” jelasnya.
Dikatakan juga, IPCC memiliki semangat perseroan yaitu “Beyond The Gate” yang mana Beyond The Gate adalah IPCC menangkap peluang di luar koridor bisnis, baik di sisi laut dan darat. Positioning IPCC di supply chain industri otomotif, maka akan banyak peluang bisnis di luar pengelolaan Terminal Kendaraan. IPCC juga bisa sebagai ecosystem player di industrinya dengan masuk ke bisnis penyediaan lahan di luar Terminal, masuk ke layanan distribusi kargo di darat, masuk ke bisnis shipping line atau masuk ke bisnis berkaitan dengan industri otomotif dan Pelabuhan. (ire djafar)
