Maritim Indonesia – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan krusial yang harus segera diselesaikan oleh seluruh pemangku kepentingan guna menjamin kelancaran arus barang dan logistik dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok.
Persoalan tersebut, jika tak segera ditangani secara komprehensif dan sinergis, dinilai akan terus menjadi sumber utama kemacetan lalu lintas di luar kawasan pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Suku Dinas Perhubungan Pemkot Jakarta Utara, Hendrico Tampubolon, saat hadir sebagai narasumber dalam Diskusi Logistik dan Kepelabuhanan bertema “Prospek Bisnis di Pelabuhan Tanjung Priok”, yang diselenggarakan oleh Indonesia Port Editors Club (IPEC), Selasa (29/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diskusi tersebut turut dibuka oleh Kabid Lalu Lintas KSOP Tanjung Priok, Wim Hutajulu, yang hadir mewakili Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok, Capt. Heru Susanto.
“Kami sudah menginventarisir sejumlah masalah utama yang menghambat kelancaran distribusi logistik di luar kawasan pelabuhan Priok,” ujar Hendrico.
Hendrico mengungkapkan, terdapat empat permasalahan besar yang saat ini menjadi perhatian serius Pemkot Jakarta Utara:
Depo Overload
Terdapat 102 depo dan 95 pool petikemas yang beroperasi di luar area pelabuhan untuk menunjang aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, distribusi market share yang tidak seimbang menyebabkan banyak depo mengalami overload, memicu kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan pelabuhan.
Tarif Tak Terkontrol
Belum diterapkannya tarif batas atas dan bawah oleh Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub menyebabkan disparitas harga serta ketidakaturan pembagian market share, yang berdampak pada terganggunya kelancaran distribusi logistik.
Waktu Operasional Tak Terbatas
Tidak adanya pembatasan jam operasional truk barang di sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Pelabuhan, Jalan Jampea, Jalan Raya Cilincing, Jalan Marunda, Cakung-Cilincing, Yos Sudarso, hingga Jalan RE Martadinata memperparah kemacetan pada akses masuk-keluar pelabuhan.
Tingginya Angka Kecelakaan
Dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, terjadi 328 kecelakaan lalu lintas di wilayah Jakarta Utara, dengan korban jiwa dan luka yang signifikan serta menimbulkan kerugian besar secara ekonomi maupun sosial.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, Ardhani, turut mengimbau para pelaku usaha agar tidak ragu berbisnis di Pelabuhan Priok.
“Janganlah merasa khawatir untuk berbisnis dan melakukan kegiatan usaha di pelabuhan Priok. Bea dan Cukai hanya bertindak sebagai fasilitator, dan hampir seluruh proses pelayanan kami sudah berbasis IT,” tegas Ardhani.
Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 140 hingga 150 proses bisnis yang sudah dilakukan secara digital. Hanya sekitar 20 proses yang masih menggunakan hard copy, menunjukkan keseriusan pihaknya dalam mempercepat layanan kepabeanan dan memotong birokrasi.
“Dominasi dan peran strategis Pelabuhan Priok belum tergantikan. Justru ini peluang besar yang harus dimanfaatkan pelaku usaha,” tambahnya.
Pelindo: Arus Petikemas Priok Masih Tumbuh
Sementara itu, Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputera, menyatakan bahwa kinerja arus barang dan petikemas di Pelabuhan Priok tetap menunjukkan tren pertumbuhan positif, khususnya pada petikemas internasional.
“Bahkan hingga Juni 2025 saja, arus petikemas internasional di Pelabuhan Priok telah mencapai 3,94 juta TEUs. Sementara itu, untuk non-petikemas tercatat sebesar 10,07 juta ton,” ungkap Yandri.
Ia juga memaparkan sejumlah proyek dan rencana pengembangan Pelindo guna mendukung pertumbuhan logistik nasional dan regional melalui Pelabuhan Tanjung Priok.
Diskusi juga dihadiri oleh berbagai asosiasi pelaku usaha pelabuhan dan logistik, diantaranya Andi Pattonangi, Ketua DPC INSA Jaya; Adil Karim, Ketua ALFI DKI Jakarta; Capt. Suwondo, Ketua APBMI DKI Jakarta, A. Yacub, Ketua ASDEKI Jakarta; H. Annas, APTRINDO Jakarta.
Ketua ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, menyampaikan perlunya pendekatan lintas sektor untuk menyelesaikan kemacetan logistik.
“Untuk mengatasi kemacetan yang ditimbulkan aktivitas depo petikemas, perlu dilakukan kajian komprehensif oleh Pemda DKI maupun Pemkot setempat, yang melibatkan seluruh stakeholders dan asosiasi terkait,” tegasnya.
Senada, Ketua ASDEKI Jakarta, A. Yacub, menyoroti mahalnya tarif depo yang menurutnya disebabkan oleh pengambilalihan fungsi depo oleh perusahaan pelayaran.
“Kami menyambut baik rencana penetapan tarif batas atas dan bawah oleh regulator. Bahkan ASDEKI telah menyiapkan kajian lengkap terkait hal itu. Kami juga mendesak Dinas Perhubungan untuk segera menertibkan lokasi-lokasi depo liar di luar pelabuhan yang selama ini justru jadi penyumbang macet,” ujar Yacub.
Ia juga menekankan pentingnya solusi terhadap kontainer longstay di area pelabuhan yang mempersempit ruang gerak dan memperlambat produktivitas. (ire djafar)
