Maritim Indonesia – Pertemuan Nasional Serikat Buruh/Serikat Pekerja untuk Advokasi Kebijakan yang digelar di Jakarta, Senin (14/10) hingga Selasa (15/10) merekomendasikan Resolusi Melawai bagi Pemerintahan Prabowo Subianto. Resolusi Melawai merupakan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan. Pertemuan dihadiri perwakilan buruh dan ojek online dari 71 organisasi.
“Dihadiri enam konfederasi dan 62 federasi serikat buruh serta tiga organiasi ojol. Pertemuan ini bukan untuk dukung mendukung tetapi merumuskan rekomendasi kebijakan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan,” ujar salah satu inisiator pertemuan Rudi HB Daman dari GSBI dalam keterangannya, Rabu (16/10).
Acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan dan diikuti oleh beberapa orang yang mengisahkan tentang perjuangan buruh, tani, mahasiswa dan rakyat miskin kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para pemimpin buruh yang tampak hadir antara lain Bambang Wirahyoso (KSPN), Jumhur Hidayat (KSPSI), Dedi Hardianto (KSBSI), Wahidin (KBMI). Selain itu hadir pula Dartha Pakpahan (K-SBSI), Joko Wahyudi (K-SARBUMUSI), Arif Minardi (FSP-LEM SPSI) serta tokoh senior gerakan buruh Saut Aritonang (SBM-SK).
Sementara itu, aktivis buruh perempuan yang hadir di antaranya Nining Elitos, Sunarti, Mirah Sumirat, Emelia Yanti, Rosdaria dan Raslina Rasyidin.
Dalam pandangannya Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menyampaikan harapan agar dewan pakar presiden terpilih hasil Pemilu 2024 Prabowo Subianto, bersedia mendengarkan masukan dari kaum buruh.
“Setelah mendengarkan masukan kaum buruh diharap para peserta bisa berdialog langsung dengan tim dari dewan pakar presiden terpilih dengan sebebas-bebasnya, termasuk menyampaikan kergetiran selama sepuluh tahun terakhir ini,” ucapnya.
Seusai dirumuskan, peserta pertemuan diwakili tokoh buruh perempuan membacakan secara bergantian Resolusi Melawai yang dihasilkan di hadapan Dewan Pakar Presiden Terpilih Pro. Dr. Darwin Ginting.
Resolusi Melawai di antaranya mengingatkan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif di mana setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan dampak pada ketenagakerjaan. Dengan begitu industrialisasi dan reforma agraria sejati menjadi keharusan untuk dijalankan.
Dalam resolusi disebut hancurnya industri dalam negeri karena membanjirnya produk asing baik resmi maupun ilegal. Untuk itu pemerintah baru harus mengevaluasi dan menertibkan semua aturan impor seperti industri tekstil dan produk tekstil, barang elektronik, makanan dan minuman serta impor kendaraan listrik.
Impor Ilegal juga dinilai penyebab hancurnya industri dalam negeri, sehingga semua oknum aparat yang terlibat harus ditindak tegas, baik itu di pelabuhan impor yang resmi dan juga pelabuhan-pelabuhan tidak resmi.
Pada bagian lain Resolusi Melawai berisi harapan pemerintah menghentikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), asuransi kendaraan wajib dan tambahan iuran dana pensiun yang saat ini belum terlalu mendesak untuk dilakukan.
Sementara Mirah Sumirat menyampaikan agar pemerintah segera mencabut sumber masalah ketenagakerjaan yaitu UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya.
Nining Elitos menyatakan perlunya perluasan pasar kerja luar negeri untuk penempatan tenaga kerja berketrampilan. Pemerintah juga harus meratifikasi Konvensi ILO 188 tahun 2007 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan.
Secara khusus Ketua Umum KSBSI Elly Rosita Silaban yang masih berada di Brussels, Belgia menyampaikan pentingnya transfromasi untuk menuju energi bersih. Dia menilai harus direncanakan secara matang dan memenuhi rasa keadilan sehingga tidak boleh ada seorangpun yang merasa ditinggalkan terutama kaum buruh/pekerja.
Sementara itu Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi menyoroti pengalihan energi. Dia menilai penting mengedepankan karbon netral ketimbang beralih langsung dan sepenuhnya kepada kendaraan listrik sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan.
“Sebagai masa transisi dapat dikembangkan mobil hybrid sehingga tidak perlu melakukan PHK buruh bahkan bisa merekrut tenaga kerja baru dalam bidang kelistrikan serta para pekerja yang ditugaskan menanam pohon sebagai upaya untuk menetralisasi karbon,” kata Arif Minardi. (ire djafar)
