Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas I Tanjung Priok (Sea and Coast Guard) hadir dan mendukung Rapat Koordinasi Sinergitas Penegakan Hukum Bidang Kemaritiman dan Penandatanganan Pakta Integritas di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Maritim Indonesia – Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas I Tanjung Priok (Sea and Coast Guard) hadir dan mendukung acara yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan tema “Rapat Koordinasi Sinergitas Penegakan Hukum di Bidang Kemaritiman dan Penandatanganan Pakta Integritas” di Aula Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (17/7).
Acara ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi instansi penegak hukum di bidang kemaritiman dan memastikan komitmen bersama dalam menjaga integritas di setiap langkah penegakan hukum untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan hukum dan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor kemaritiman
Dr. Triono, Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I Tanjung Priok, turut hadir dan memberikan paparan yang komprehensif mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta Mitigasi Risiko terkait pelanggaran tindak pidana kemaritiman.
Dalam paparannya, Dr. Triono menjelaskan berbagai langkah dan strategi yang diambil oleh PPLP Tanjung Priok dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan keamanan dan keselamatan dan perlindungan lingkungan maritim di wilayah perairan Indonesia, dimana Ditjen Perhubungan Laut Direktorat KPLP sebagai administrator International Maritime Organization (IMO) yang memiliki kewenangan sebagai Flag State (Pengawas kapal berbendera negara Indonesia), Port State (Pengawas kapal berbendera asing), Coastal State (Pengawas kapal di pelabuhan, Pantai, perairan).
Penandatanganan Pakta Integritas dalam acara ini juga merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki komitmen yang sama dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas masing-masing dalam penegakan hukum.
Acara ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk perwakilan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Polri, Bea Cukai, TNI AL, dan instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum di bidang kemaritiman.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat terwujud sinergi yang lebih baik dan komitmen yang kuat dari semua pihak dalam penegakan hukum di bidang kemaritiman, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban yang lebih baik di perairan Indonesia dan pad akhirnya akan menertibkan pendapatan negara dari sektor kemaritiman.
Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I Tanjung Priok berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka menegakkan hukum di bidang kemaritiman. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang ada. (ayu)
idj / idj
