Maritim Indonesia — Perusahaan pelayaran nasional sangat bisa berkembang pesat. Selain karena potensi muatan sangat besar di dalam negeri, yang penting bagaimana pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang mendukung dan melindungi kegiatan usaha pelayaran nasional, sebagaimana negara-negara lainnya yang maju perusahaan pelayarannya memperlakukan atau mendukung dan melindungi usaha pelayarannya tersebut.
“Coba kita perhatikan, bagaimana negara-negara di luar negeri yang mendukung usaha pelayaran di dalam negerinya. Kalau bisa kita (pemerintah) juga melakukan hal yang sama,” kata Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto, seusai membuka kegiatan opening Indonesia Maritime Expo (IME) yang berlangsung di J-EXPO Kemayoran Jakarta, Selasa (17/10).
Apa yang disampaikan Carmelita Hartoto terkait, bagaimana pemerintah Indonesia mendukung pelayaran nasional selama ini. Hal itu terlihat dimulai dari adanya penerapan azas cabotage yang dimulai dengan hadirnya Inpres No 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Inpres itu mengamanatkan kepada 12 kementerian dan para gubernur sampai bupati untuk membuat kebijakan memberdayakan pelayaran nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kemudian diperkuat dengan terbitnya UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang melarang kapal-kapal bendera asing untuk melakukan kegiatan operasional angkutan laut dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya di Indonesia,” jelas Carmelita.
Menurut Carmelita, saat itu Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, memulai azas azas Cabotage yang berlangsung sampai hari ini.
“Untuk penerapan azas Cabotage harus tetap dipertahankan. Jangan penerapannya dihentikan sehingga pelayaran asing kembali beroperasi untuk layanan domestik di Indonesia,” tegas Carmelita.
Sukes penerapan azas cabotage bisa terlihat dari pertumbuhan kepemilikan kapal yang pada tahun 2005 sekitar 3000 unit berbendera Indonesia menjadi 30 ribu unit lebih di 2023.
Selain penerapan azas cabotage, tambah Carmelita, sebenarnya masih banyak yang diperlukan, namun belum diberikan atau dilakukan oleh pemerintah Indonesia, seperti insentif fiskal dan monoter. Padahal negara-negara di luar negeri sudah puluhan tahun memberikan dukungan insentip tersebut ke perusahaan pelayaran nasional.
” Untuk itu kalo mau memberdayakan industri pelayaran nasional jiplak saja bagaimana negara-negara di luar negeri mendukung pelayaran nasionalnya,” kata Carmelita.
Carmelita juga mengingatkan pemerintah untuk tidak membuka ruang investasi di sektor pelayaran nasional 100 persen. cukup sebagaimana yang sudah ditetapkan sebanyak 49 persen dan pelayaran nasional (merah putih) 51 persen.
Kendati demikian bukan berarti pelayaran nasional anti investasi asing. Namun akan lebih baik memberdayakan pelayaran nasional dengan insentif sebagaimana pelayaran-pelayaran di luar negeri mendapat dukungan dari pemerintahnya.
” Pelayaran nasional bisa berkembang, dan mampu mengembangkan usahanya. Pelayaran Indonesia telah seratus langkah maju sejak 2005, namun kerja keras itu akan berakhir sia-sia jika kita melakukan penyesuaian atas apa yang sudah baik. Kami kuatir, Indonesia akan semakin tertinggal jauh dari Amerika, Tiongkok, Australia, Filipina dan Jepang, yang telah lebih dulu dan hingga kini konsisten menerapkan asas cabotage,” ujarnya.
Namun begitu Carmelita pun mengapresiasi atas adanya dukungan pemerintah saat ini, seperti dengan adanya insentip pada perusahaan pelayaran dengan adanya proyek tol laut.
“Namun dukungan pemerintah pada bagian lain ke perusahaan pelayaran tetap dibutuhkan agar pelayaran nasional bisa berkembang sama dengan pelayaran lainnya di luar negeri,” pungkas Carmelita.
(ire djafar)
