Maritim Indonesia – Kantor KSOP Kelas II Cirebon melakukan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2025, Rabu (19/3). Rakor ini bertujuan untuk semakin memperkuat koordinasi antar petugas, instansi terkait, penyedia jasa dan asosiasi yang terlibat langsung dalam Penyelenggaraan Angkutan Laut di wilayah Cirebon.
Kepala KSOP Kelas II Cirebon, Ferry Anggoro Hendianto, S.Si.T., M.M.Tr. Mengatakan KSOP Kelas II Cirebon membentuk posko untuk memantau pergerakan kapal, adapun posko tersebut berlangsung dari tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025.
“Posko tersebut kita gunakan untuk memantau situasi di lapangan sekaligus menjamin kelancaran dan keamanan di Pelabuhan Cirebon,” ucap Ferry.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ferry juga mengatakan Posko tersebut untuk meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran serta berkoordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait, termasuk dengan BMKG setempat untuk menyebarluaskan prakiraan cuaca dari BMKG kepada masyarakat maritim untuk mewaspadai terjadinya cuaca buruk.
“Untuk itu, diharapkan seluruh stakeholder terkait dan para Nahkoda agar selalu memantau prakiraan cuaca yang didapat dari BMKG. petugas juga wajib memantau cuaca karena keselamatan pelayaran merupakan faktor yang harus diutamakan,” ucap Ferry.
Selain itu, lanjutnya, Maritime Coordination Center (MCC) yang dimiliki KSOP Kelas II Cirebon akan berfungsi sebagai Posko Angkutan Laut Lebaran Tahun 2025, adapun dalam MCC tersebut terdapat beberapa titik pemantauan CCTV diwilayah pelabuhan Cirebon, prakiraan cuaca, pergerakan kapal dan nomor-nomor penting untuk wilayah Cirebon.
“Kami juga sudah memiliki MCC di Kantor KSOP Kelas II Cirebon yang juga akan berfungsi sebagai posko Angkutan Laut Lebaran Tahun 2025, tentunya dengan adanya MCC ini sangat membantu petugas yang ada sehingga koordinasi antar stakeholder dapat berjalan dengan baik dan mudah,” tambah Ferry.
Menurutnya, walaupun di Pelabuhan Cirebon tidak melayani penumpang namun tetap harus fokus selama periode Angkutan Laut Lebaran ini agar keberlangsungan arus barang dapat berjalan lancar.
“Untuk memastikan keselamatan, kemanan, ketertiban serta kelancaran arus pada masa Angkutan Laut Lebaran ini pemerintah telah mengatur pembatasan operasional angkutan barang yang tertuang dalam SKB tiga lembaga yaitu Kementerian Perhubungan, Polri dan Kementerian PU,” pungkas Ferry. (fa)
idj / idj
