Maritim indonesia – Jelang peresmian LRT Jabodebek, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) menetapkan tarif promo berupa diskon sebesar 78% yang diwujudkan dalam tarif flat sebesar Rp 5.000,- untuk seluruh lintas pelayanan. Tarif Promo ini mulai diberlakukan sejak LRT Jabodebek diresmikan sampai dengan akhir bulan September 2023.
“Tarif promo ini kami berikan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 78, serta untuk memperkenalkan LRT Jabodebek kepada masyarakat. Melalui pemberian tarif promo ini, diharapkan akan mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan massal ketimbang kendaraan pribadi,” demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Minggu (27/8).
Adita menjelaskan, selain tarif flat Rp. 5.000, skema selanjutnya yang disiapkan yaitu pengenaan tarif maksimal Rp 20.000,- untuk jarak terjauh dan di bawah Rp 20.000,- untuk selain jarak terjauh. Skema tarif ini mulai diberlakukan pada awal bulan Oktober 2023 sampai dengan akhir Februari 2024.
Lebih lanjut Adita menjelaskan, pemberian tarif promo ini menggunakan subsidi dari pemerintah menggunakan skema Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO).
“Besaran PSO yang diberikan untuk subsidi tarif dari mulai beroperasi sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu sebesar Rp 66 Miliar. Jumlah ini di luar pemberian subsidi untuk prasarana,” ucap Adita.
Sebagai informasi, tarif LRT Jabodebek sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.
Berdasarkan regulasi ini, tarif dasar LRT Jabodebek ditetapkan mulai Rp 5.000 untuk 1 km pertama, dan mengalami penambahan sebesar Rp 700 per Km selanjutnya.
Pemerintah memberikan subsidi PSO dengan membiayai selisih dari biaya yang diusulkan oleh operator LRT Jabodebek, agar biayanya lebih terjangkau bagi masyarakat banyak, Tarif yang telah ditetapkan ini telah dikaji tim independen Polar UI dan PWC bersama Operator dan Kementerian Perhubungan. (ym/fauzan)
idj / idj
