Kemenhub Dukung Rencana Perubahan Tuks Shorebase Tanjung Batu Menjadi Terminal Umum

- Pewarta

Friday, 2 February 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Maritim Indonesia — Kementerian Perhubungan memberikan dukungan penuh terhadap rencana PT  Pertamina (Persero) untuk mengubah fungsi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Shorebase Tanjung Batu (PSTB) di Pelabuhan Balikpapan menjadi terminal umum. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi dalam Focus Group Discussion Tindak Lanjut Proses Pengurusan Perizinan TUKS Shorebase PSTB yang digelar di Jakarta, Kamis (1/2).

Menurut Antoni, pemerintah memiliki keterbatasan untuk membangun dan menyediakan beragam fasilitas pelayanan jasa pelabuhan.

“Kami mendukung kebijakan perubahan fungsi TUKS menjadi terminal umum ini mengingat permintaan masyarakat akan jasa pelabuhan semakin meningkat,” ungkapnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat ini, PT Pertamina telah mengoperasikan TUKS di Pelabuhan Balikpapan untuk mendukung kegiatan industri migas berdasarkan izin dari Kementerian Perhubungan.

“Dengan rencana perubahan fungsi dari TUKS Shorebase PSTB menjadi terminal umum ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien serta menurunkan biaya logistik,” tambah Antoni.

Selain itu, keberadaan terminal umum tersebut juga akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar pelabuhan melalui penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan usaha kecil.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga mendorong agar setiap Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang mendapat izin untuk sementara melayani kepentingan umum didorong untuk menyusun kajian kelayakan konsesi sehingga dapat berubah status menjadi terminal umum kedepannya.

Di samping itu, berdasarkan regulasi yang ada, disebutkan bahwa antara penyelenggara pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di bidang kepelabuhanan, konsesi dapat diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan melalui mekanisme penunjukkan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Acara FGD yang dihelat selama 2 (dua) hari mulai dari tanggal 01 s.d. 02 Februari 2024 ini turut dihadiri oleh CEO Pertamina International Shipping (PIS), Direktur Utama Pertamina Trans Kontinental, dan Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan. (red)

 

idj / idj

 

 

 

 

Berita Terkait

Perkuat Tata Kelola BBM, PELNI Bersama KPK Pantau Proses Bunkering Kapal Perintis
Danantara Perkuat Transformasi Pelindo, Laba Semester I 2026 Tumbuh 60%
Jejak Panjang Pengabdian Andi Hartono, dari Kantor Pusat hingga Menjaga Keselamatan Pelayaran di Makassar
Layani Sepenuh Hati, IPCC Dukung Pengiriman Bantuan Kemanusiaan PMI ke Nusa Tenggara Timur
Pushidrosal Perkuat Sinergi Hidro-Oseanografi dan Pertahanan Maritim di Wilayah Perbatasan Nasional
Pascagempa NTT, Kemenhub Optimalkan Transportasi Laut untuk Distribusi Bantuan Kemanusiaan
Buka Posko Bersama Kemenhub, PELNI dan Pelindo Tunjukan Sinergi untuk Galang Bantuan Bencana NTT
Angkut Bantuan, Kemenhub Berikan Potongan Harga 100 Persen Tarif Muatan Barang di Kapal PELNI

Berita Terkait

Friday, 28 August 2026 - 21:26 WIB

Perkuat Tata Kelola BBM, PELNI Bersama KPK Pantau Proses Bunkering Kapal Perintis

Friday, 28 August 2026 - 11:17 WIB

Danantara Perkuat Transformasi Pelindo, Laba Semester I 2026 Tumbuh 60%

Wednesday, 26 August 2026 - 20:28 WIB

Jejak Panjang Pengabdian Andi Hartono, dari Kantor Pusat hingga Menjaga Keselamatan Pelayaran di Makassar

Saturday, 22 August 2026 - 21:58 WIB

Layani Sepenuh Hati, IPCC Dukung Pengiriman Bantuan Kemanusiaan PMI ke Nusa Tenggara Timur

Saturday, 22 August 2026 - 14:17 WIB

Pushidrosal Perkuat Sinergi Hidro-Oseanografi dan Pertahanan Maritim di Wilayah Perbatasan Nasional

Berita Terbaru