Maritim Indonesia – Reformasi sistem logistik nasional menjadi fondasi strategis bagi peningkatan daya saing ekonomi Indonesia, pemerataan pembangunan wilayah, serta ketahanan nasional dalam menghadapi disrupsi global dan konflik geopolitik.
Reformasi logistik nasional memiliki peran strategis dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045, 8 Misi (Asta Cita), 17 Program Prioritas, serta 8 Program Hasil Terbaik Cepat. Tanpa sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan resilien, target pembangunan nasional akan sulit dicapai secara cepat dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan oleh Setijadi, Founder & CEO Supply Chain Indonesia (SCI), dalam Seminar Ikatan Alumni ITB 80 bertajuk “Strategi Teknologi, Industri, dan SDM Menuju Indonesia Emas 2045” di Kampus ITB Bandung, Sabtu (31/1) baru-baru ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Reformasi logistik bukan sekadar agenda sektoral, melainkan strategi kunci pembangunan nasional. Diperlukan strategi pengembangan logistik nasional yang terintegrasi, mencakup penguatan rantai pasok komoditas, pembangunan wilayah, konektivitas multimoda, peningkatan kompetensi SDM, serta harmonisasi regulasi dan kelembagaan, termasuk penguatan kerangka hukum.
Setijadi mengungkapkan biaya logistik Indonesia yang tinggi dan berdampak terhadap daya saing produk dan komoditas. Berdasarkan data Bappenas pada 2023, biaya logistik domestik sekitar 14,1 persen dari harga barang dan biaya logistik ekspor sekitar 8,98 persen dari harga barang yang dikirim.
Selain itu, kinerja logistik Indonesia juga masih tertinggal. Logistics Performance Index (LPI) 2023 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 63 dari 139 negara, dan masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam untuk kawasan Asia Tenggara.
Persoalan sistem logistik Indonesia bersifat sistemik, antara lain ditandai oleh rantai distribusi yang panjang dan terfragmentasi, lemahnya integrasi antarmoda dan multimoda, serta ketidakseimbangan volume muatan antar wilayah yang memicu inefisiensi biaya.
Sistem logistik nasional masih berbasis Perpres, yang kurang efektif untuk menangani sektor logistik yang bersifat multisektoral, multidimensional, dan multistakehoders. Saat ini, sektor logistik melibatkan sekurangnya 3 kementerian koordinator, 15 kementerian, dan sedikitnya 18 instansi dalam proses bisnis kepelabuhanan, namun belum memiliki single leading institution yang kuat.
Sistem Logistik Adaptif
Ke depan, Setijadi menegaskan bahwa sistem logistik Indonesia harus diarahkan pada kondisi yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Logistik harus mampu meningkatkan daya saing komoditas dan produk nasional melalui pendekatan end-to-end supply chain, konsolidasi muatan untuk meningkatkan economies of scale, serta penyediaan layanan logistik bernilai tambah.
Di saat yang sama, logistik harus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan wilayah, melalui penguatan konektivitas hub–spoke, penurunan biaya logistik, dan pengurangan disparitas harga.
Dalam konteks global, sistem logistik yang tangguh dan adaptif penting untuk menghadapi globalisasi, disrupsi rantai pasok, serta konflik geopolitik. Hal ini memerlukan digital visibility, integrasi data logistik nasional, serta diversifikasi rute, moda, dan sumber pasokan guna menjaga ketahanan ekonomi nasional. (ire djafar)
