Maritim Indonesia – Para sopir truk peti kemas yang beroperasi di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok menegaskan pentingnya jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi profesi mereka. Aspirasi tersebut mengemuka dalam kegiatan Diskusi Kemerdekaan bersama Keluarga Besar Sopir Indonesia (KBSI) Perjuangan dan operator terminal Pelabuhan Tanjung Priok, yang digelar bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Basecamp KBSI Jakarta, Minggu (17/8).
Mengusung tema “Meningkatkan Sinergitas Sopir dan Pelabuhan”, acara tersebut menghadirkan empat narasumber, yakni Multazam (Bea Cukai), Natalius (KSOP Utama Tanjung Priok), Suhendra (Polres KP3 Pelabuhan Tanjung Priok), serta Ketua Umum KBSI, Nuratmo. Hadir pula perwakilan PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok dan IPC TPK, serta 21 komunitas sopir truk.
Natalius dari KSOP Utama Tanjung Priok menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami bisa berdiskusi langsung dengan komunitas sopir yang juga bagian dari ekosistem pelabuhan. Masukan yang membangun untuk Pelabuhan Tanjung Priok tentu akan kami sampaikan kepada pimpinan,” katanya.
Hal senada disampaikan Multazam dari Bea Cukai Tanjung Priok. Menurutnya, pihaknya terus berupaya memfasilitasi sopir terkait kelancaran bongkar muat ekspor maupun impor.
“Masukan terkait kepabeanan dan peningkatan pelayanan akan kami perhatikan dan tindaklanjuti,” ujarnya.
Perhatian juga datang dari Pelindo. Fauzi, perwakilan Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, menjelaskan pihaknya sedang menyiapkan standarisasi kompetensi sopir truk yang beroperasi di kawasan pelabuhan.
“Ke depan, setiap sopir akan memiliki ID yang terhubung dengan sistem, mencakup standar yang sesuai peraturan. Ini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan efisiensi logistik di pelabuhan,” ungkap Fauzi.
Lebih jauh, Fauzi juga menekankan pentingnya peran perusahaan trucking dalam memastikan armada yang aman dan layak jalan.
“Selain jaminan sosial bagi sopir, faktor keselamatan juga sangat penting. Masih ada perusahaan yang mengabaikan aspek safety armada. Kami sudah bersurat agar setiap perusahaan memperhatikan hal ini,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum KBSI, Nuratmo, menegaskan bahwa sopir pada dasarnya siap menjalankan tugas, namun masih menghadapi kendala teknis seperti lamanya proses bongkar muat hingga antrean di terminal.
“Sering kali kami harus menunggu lama di lapangan. Masalah ini masih terus terjadi dan perlu solusi bersama,” katanya.
Menurut Nuratmo, jaminan sosial adalah kebutuhan paling mendesak bagi para sopir.
“Selama ini masih banyak sopir yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan. Padahal ini sangat penting sebagai perlindungan profesi yang penuh risiko,” tegasnya.
KBSI berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara sopir, operator pelabuhan, dan instansi terkait, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan, keselamatan, serta kelancaran arus logistik di Pelabuhan Tanjung Priok. (ire djafar)
