Maritim Indonesia – Supply Chain Indonesia (SCI) memproyeksikan sektor (lapangan usaha) transportasi dan pergudangan pada tahun 2025 akan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp 1.623,65 triliun atau tumbuh sebesar 12,53% (c-to-c).
Berdasarkan analisis terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor transportasi dan pergudangan terus tumbuh di atas rata-rata tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Sektor ini tumbuh sebesar 19,87 persen pada 2022; sebesar 13,96 persen pada 2023; dan diproyeksikan sekitar 9,52 persen pada 2024. Sementara, PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,31 persen pada 2022 dan sebesar 5,05 persen pada 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Walaupun subsektor transportasi itu mencakup transportasi barang dan penumpang, namun pertumbuhan sektor itu dapat menggambarkan kinerja sektor logistik yang memang tumbuh secara signifikan dan konsisten pada periode 2022-2024.
SCI memproyeksikan pada tahun 2025 subsektor transportasi akan berkontribusi sebesar Rp 1.276,66 triliun atau tumbuh 11,09% (c-to-c) dan subsektor pergudangan akan berkontribusi sebesar Rp 346,99 triliun atau tumbuh sebesar 18,26% (c-to-c).
CEO SCI Setijadi menjelaskan pertumbuhan transportasi barang dan pergudangan pada tahun 2025 didorong terutama oleh industri pengolahan, perdagangan, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan.
“Pada industri pengolahan nonmigas, potensi logistik tahun 2025 akan didominasi industri makanan dan minuman, diikuti industri kimia dan farmasi, industri barang logam dan elektronik, industri alat angkutan, industri logam dasar, serta industri tekstil dan pakaian jadi,” kata Setijadi di Jakarta, Rabu (8/1).
Setijadi menjelaskan perkembangan sektor logistik Indonesia juga dipengaruhi situasi dunia, terutama perang dagang AS-Tiongkok, serta konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan Timur Tengah, yang berdampak terhadap ketidakpastian dan dinamika rantai pasok global.
Rekomendasi SCI
SCI kembali menyampaikan beberapa rekomendasi utama perbaikan dan pengembangan logistik nasional bagi para pemangku kepentingan.
Pertama, penuntasan dan penerbitan revisi Perpres 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, pembentukan UU logistik, dan pembentukan lembaga permanen bidang logistik.
Kedua, peningkatan konektivitas logistik secara end-to-end sebagai kelanjutan pembangunan infrastruktur secara masif pada dua periode pemerintahan sebelumnya.
Ketiga, penguatan rantai pasok komoditas nasional dengan pengembangan komoditas-komoditas potensial domestik di berbagai wilayah.
Keempat, pelanjutan program hilirisasi, tidak hanya untuk komoditas pertambangan, namun juga komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain.
Kelima, peningkatan kompetensi SDM, proses, dan teknologi, serta jaringan kerja dan kolaborasi perusahaan-perusahaan penyedia jasa logistik.
“Beberapa upaya itu akan berdampak terhadap peningkatan efisiensi logistik yang penting untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Setijadi. (ire djafar)
