Maritim Indonesia – Para pemangku kepentingan di sektor kemaritiman berkumpul dalam Diskusi Nasional bertajuk “Masa Depan Kemaritiman Indonesia di Era Pemerintahan Baru, Seperti Apa?” yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas, Ocean Week dan Perkumpulan Ahli Transportasi dan Logistik Indonesia (PATLI), di Hotel Sunlake Sunter, Jakarta Utara, Rabu (19/2).
Berbagai pihak hadir dalam diskusi tersebut, termasuk pemerintah, pelaku industri maritim, akademisi, serta asosiasi terkait untuk membahas arah kebijakan dan tantangan sektor maritim di bawah pemerintahan yang baru.
Dukungan pemerintah sangat penting dalam mengembangkan ekosistem industri kapal nasional serta strategi dalam menghadapi berbagai tantangan global. Termasuk peran Kementerian Perhubungan (Kemenhub), khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) dalam memastikan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri maritim domestik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Maritime Cluster Indonesia merupakan strategi untuk mendorong daya saing industri maritim nasional di tengah persaingan global. Berbagai faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan perdagangan internasional, ketahanan energi, dan keamanan maritim, menjadi tantangan yang harus diantisipasi dengan kebijakan yang tepat,” kata Dirjen
Perhubungan Laut Kemenhub (Dirjen Hubla) Capt Antoni Arif Priadi dalam sambutannya saat membuka Diskusi tersebut.
Dirjen Hubla juga memberikan pandangan serta rekomendasi kebijakan demi memperkuat sektor kemaritiman Indonesia ke depan. Capt Antoni juga menjelaskan berbagai skema pembiayaan bagi industri kapal, insentif bagi pelaku usaha maritim, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam memperkuat industri kemaritiman Indonesia dan kebijakan terkait Free Trade Zone (FTZ) serta dampaknya terhadap pertumbuhan industri galangan kapal dan logistik maritim.
“Dengan adanya forum diskusi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dapat terus ditingkatkan untuk mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata Capt Antoni.
Diskusi tersebut menghadirkan Nara Sumber diantaranya Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub Capt Hendri Ginting, Direktur Utama Subholding Pelindo Multi Terminal (SPMT) Ari Hendryanto, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang juga Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan.
Hadir pula perwakilan dari DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) yang diwakili oleh Sekretatis Umum DPP INSA Darmansyah, Pengamat Hukum Maritim Chandra Motif, dan Anggota DPR Komisi V Fadjar Harjo Seputro serta berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pelindo, Krakatau Steel, serta asosiasi maritim lainnya. (ire djafar)
