Maritim Indonesia — Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terus mendorong percepatan pengelolaan angkutan massal berbasis jalan dengan skema _Buy The Service_ atau yang kerap disebut BTS. Oleh karena itu, Ditjen Hubdat menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Angkutan Perkotaan di Swiss-Belhotel Batam, Kepulauan Riau pada Selasa (30/5).
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam pengarahan yang disampaikannya menyatakan bahwa, “Konsep BTS ini merupakan konsep yang baik mengenai bagaimana kita bisa membangun transportasi di perkotaan agar dapat tumbuh dengan baik.”
Menurutnya sesuai amanat yang tertuang dalam Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki pelayanan transportasi publik di perkotaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini kewajiban kita untuk terus membangun transportasi publik yang aman, nyaman, dan juga baik. Kita juga harus memenuhi tuntutan masyarakat mengenai ketepatan waktu dalam bertransportasi,” lanjutnya.
Dirjen Hendro juga berharap ke depannya dari 10 kota yang sudah ada program BTS yaitu Medan, Denpasar, Palembang, Solo, Yogyakarta, Makassar, Banjarmasin, Banyumas, Surabaya, dan Bandung dapat mengembangkan transportasi perkotaan tanpa menunggu subsidi dari Pemerintah.
“Saat ini sudah ada beberapa kota yang peduli transportasi publik. Batam mudah-mudahan cukup baik karena Batam akan berdampingan dengan Singapura. Bagi rekan-rekan yang memiliki usaha di bidang transportasi publik ini ada peluang yang sudah dibuka oleh Bapak Walikota Batam yang akan membangun transportasi publik di Batam. Kita lebih mendorong peran swasta dalam membangun transportasi publik yang lebih baik. Pemerintah hanya mengatur dari sisi regulasinya saja sehingga transportasi publik itu dapat tumbuh dan berkembang di perkotaan dengan lebih baik,” kata Dirjen Hendro.
Dirjen Hendro turut mengajak seluruh pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bersama-sama menyadari bahwa peran transportasi penting sebagai katalisator dalam pendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.
“Pemerintah ini ada pemerintah pusat maupun daerah, bagaimana penyelenggaraannya apakah dengan APBD atau mendorong peran swasta. Tapi lebih bagus jika mendorong peran swasta dalam menyelenggarakan transportasi yang lebih baik di daerah,” ujar Dirjen Hendro lebih lanjut.
Pada bimtek ini, ada beberapa isu, yang relevan untuk disampaikan dan didiskusikan, antara lain:
a. Keterpaduan perencanaan transportasi dan wilayah;
b. Integrasi Pelayanan Transportasi;
c. Pendanaan;
d. Peningkatan peran swasta dan
masyarakat;
e. Kelembagaan;
f. Pengembangan teknologi dan SDM;
g. Lingkungan.
Direktur Angkutan Jalan, Suharto dalam laporannya pada Bimtek ini menjelaskan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kota/Kabupaten Program Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Kawasan Perkotaan di Indonesia serta Program Buy The Service (BTS) serta para pemangku kepentingan lainnya termasuk operator.
“Bimtek ini bertujuan dan berfokus untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan. Selain itu juga memberikan informasi serta pelatihan dalam rangka persiapan penyerahan pengelolaan Program BTS ke daerah dan melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia serta penganggaran, dalam pengelolaan program BTS oleh daerah. Selain itu kami berharap juga melalui bimtek ini dapat mempersiapkan antisipasi dalam rencana pengelolaan program BTS oleh daerah serta kami juga merencanakan akan melakukan _benchmarking_ operasional dan pengelolaan angkutan perkotaan di Singapura yang bekerjasama dengan MOT dan LTA Singapura,” pungkas Suharto.
Adapun pembicara yang hadir dalam 2 sesi pada Bimtek Angkutan Perkotaan ini yaitu Dr. Okto Manullang selaku akademisi, Djoko Setijowarno sebagai moderator sekaligus akademisi, perwakilan dari Bappenas, Kemendagri, Bappeda DKI Jakarta, PT. Transjakarta, ITDP, GIZ, PT. Surveyor Indonesia, PT. TKDN, dan PT. AINO Indonesia. Selain itu ada juga _sharing session_ dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan Kota Semarang terkait pengembangan BRT. (ym/idj)
